DPR Pilih WFH Hindari Demo? Formappi Murka: Enak Banget Ambil Cuti Saat Rakyat Datang

Sikap menghindar yang kembali dipertontonkan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai kecaman keras.

Di saat ribuan massa dari elemen buruh dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR-MPR, Jakarta, pada Kamis (28/8/2025), para wakil rakyat justru memilih untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Langkah ini dinilai sebagai sebuah ironi yang menyakitkan. Alih-alih menyambut dan menyerap aspirasi, DPR justru menciptakan jarak yang semakin lebar dengan rakyat yang mereka wakili.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyebut tindakan ini sebagai bukti nyata betapa buruknya kinerja dan mentalitas para legislator.

Menurut Lucius Karus, keputusan WFH saat ada demonstrasi adalah cara DPR untuk lari dari tanggung jawab. Ini adalah kali kedua dalam sepekan, setelah aksi serupa pada Senin (25/8), para anggota dewan seolah mengosongkan gedung parlemen.

"Rakyat dan wakil rakyat kian berjarak. Anggota DPR sendiri yang menciptakan jarak itu," kata Karus saat dihubungi, Kamis (28/8/2025).

Ia menilai sikap ini sangat aneh dan kontraproduktif. Seharusnya, momen unjuk rasa menjadi panggung bagi DPR untuk menunjukkan empati dan membuktikan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan publik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

"Hanya karena warga berunjuk rasa, itu dijadikan alasan untuk berlibur. Enak banget, mengambil kesempatan cuti ketika didatangi peserta aksi yang adalah rakyat mereka sendiri," semprot Karus.

Lebih jauh, Lucius Karus melihat sikap "anti-kritik" ini sebagai konfirmasi atas buruknya kinerja DPR selama ini.

Menurutnya, tindakan WFH ini secara tidak langsung menguatkan alasan publik untuk menolak usulan kenaikan berbagai tunjangan dan fasilitas mewah bagi anggota dewan.

Publik menjadi bertanya-tanya, untuk kerja seperti apa tunjangan setinggi itu diminta jika bertemu dengan rakyatnya sendiri saja mereka menghindar?

"Padahal salah satu misi kehadiran rakyat untuk menyaksikan langsung (kalau memungkinkan) kerja berat seperti apa DPR kita sehingga mereka minta tunjangan yang tinggi dan fasilitas yang luar biasa," sindir Karus.

Ia mengingatkan bahwa selama ini DPR selalu beralasan bahwa tunjangan dan fasilitas fantastis itu dibutuhkan untuk menunjang kerja mereka yang sibuk dan beragam. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda.

"Kan DPR beralasan tunjangan-tunjangan diberikan kepada mereka untuk memfasilitasi kerja-kerja DPR yang sibuk dan beragam," pungkasnya, menyoroti kontradiksi antara klaim dan kenyataan.

Sumber: suara

Foto: Massa aksi bentrok dengan personel kepolisian di kawasan Senayan saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]