Lembaga Kajian dan Analisa Sosial: Indonesia Dikuasai Utang, TKA dan Narkoba dari China!

Karena kecemasan yang sama juga dirasakan masyarakat di negara-negara yang menjadi sasaran investasi. 

Mereka khawatir jika investasi masuk maka akan menggerus kemampuan dan sumberdaya alam yang dimiliknya.

Sementara itu Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) mendesak pemerintah Indonesia menghentikan hubungan diplomatik dengan China. 

Hal itu terkait maraknya penyelundupan narkoba, bibit tanaman yg mengandung virus dan bakteri, serta tenaga kerja dari China.

Menurut perundang-undangan di Indonesia, yang boleh masuk itu adalah tenaga kerja hanya yang (posisinya) tidak bisa diisi oleh tenaga kerja lokal. 

Hampir mayoritas (tenaga kerja asing Cina yang masuk) tidak memenuhi perizinan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengemukakan, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA, Hanif menuturkan, tujuan utamanya untuk memperbaiki iklim investasi asing di Indonesia yang berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja baru. 

"Isu TKA, perpres tidak membebaskan, tapi hanya sederhanakan dari sisi prosedur dan birokrasi, sehingga lebih cepat dan itu sudah dilakukan," kata Hanif.

"Pertama, tujuan utama perpres adalah penciptaan lapangan kerja melalui perbaikan iklim investasi. Jadi core business adalah memperbesar lapangan kerja," ujarnya.

Investasi asing ini pun dibutuhkan mengingat kemampuan APBN terbatas untuk mendanai kebutuhan investasi di berbagai sektor. 

Penyederhanaan perizinan dijamin Hanif bukan berarti mengabaikan jumlah TKA yang boleh bekerja di Indonesia. Tetap ada syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi.

"TKA tetep dari pendidikan, kompetensi, duduki jabatan tertentu, bayar dana kompensasi, waktu juga tertentu. Jadi syaratnya tetap ada, cuma prosedurnya diperbaiki," tambahnya.

Hanif meminta masyarakat tak perlu mengkhawatirkan adanya isu serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia, terlebih dengan diterbitkannya Perpres mengenai TKA. 

"Jangan terlalu khawatir, seolah pemerintah membebaskan. Ini (Perpres) bukan untuk bebaskan TKA di Indonesia," katanya. [IndonesiaToday/HarianTerbit]

Sumber: