Mahfud MD soal Dugaan Markup Proyek Whoosh: Harusnya KPK Selidiki, Bukan Minta Laporan

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memintanya melaporkan dugaan markup proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Dia menegaskan KPK seharusnya menyelidiki dugaan itu tanpa harus menunggu laporan.

"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan," ujar Mahfud lewat akun X @mohmahfudmd, Sabtu (18/10/2025).

Dia mengatakan, laporan hanya diperlukan terhadap peristiwa yang tidak diketahui penegak hukum. Dia mencontohkan soal penemuan mayat.

"Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki tak perlu menunggu laporan," kata dia.

Dia menilai KPK keliru memintanya melaporkan dugaan markup proyek Whoosh. Sebab, dia menyampaikan dugaan markup dengan mengutip pernyataan analis kebijakan publik Agus Pambagio dan Pengamat Ekonomi dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan.

Karena memercayai keduanya, Mahfud pun akhirnya membahas dugaan markup itu dalam podcast miliknya, Terus Terang.

"Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah Nusantara TV, Anthony Budiawan, dan Agus Pambagio yang disiarkan secara sah dan terbuka. Saya percaya kepada ketiganya maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG," tutur dia.

Kendati demikian, Mahfud menegaskan siap dipanggil KPK untuk dimintai keterangan tentang dugaan markup Whoosh.

"Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV tersebut. Setelah itu panggil Nusantara TV, Anthony Budiawan dan Agus Pambagio untuk menjelaskan. Bukan diperiksa lho, tapi dimintai keterangan," kata dia.

"Tapi aneh jika lembaga sebesar KPK tidak tahu bahwa Nusantara TV sudah menyiarkan masalah tersebut. Sebelum saya membahas di podcast Terus Terang. Terlebih hal itu sudah saya sebutkan juga. Coba lihat lagi," kata Mahfud.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo meminta Mahfud MD membuat laporan terkait dugaan markup Whoosh. Dia meminta agar setiap warga negara yang mengetahui informasi terkait tindak pidana korupsi menyampaikan hal itu kepada KPK melalui saluran pengaduan.

“KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” ujar Budi dikutip dari Antara, Sabtu (18/10/2025).

Budi juga mengingatkan laporan tersebut dilengkapi informasi atau data awal. Dengan begitu, proses penelaahan dan verifikasi yang dilakukan KPK menjadi lebih presisi.  

“Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari dan menganalisis, apakah substansi atau materi dari laporan tersebut termasuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau bukan,” ucapnya.

Diketahui, Mahfud MD dalam video yang diunggah di YouTube pribadinya mengatakan proyek Whoosh memakan anggaran 17 juta dolar AS per kilometer (km) di China. Sedangkan saat proyek itu dikerjakan di Indonesia, anggarannya membengkak jadi 52 juta dolar AS per km.

"Ada dugaan markup. Dugaan markup-nya begini, itu harus diperiksa uang lari ke mana. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS, tapi di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," ujar Mahfud dalam video yang diunggah channel YouTube Mahfud MD Official.

Sumber: inews

Foto: Mantan Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Achmad Al Fiqri)