MBG: Mesin Gizi, Mesin Ekonomi, atau Mesin Uang? Analisis Kritis Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir dengan harapan besar sebagai intervensi negara untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, khususnya dari kalangan rentan. Namun, sebagai kebijakan nasional dengan anggaran besar dan operasional kompleks, MBG menciptakan dinamika ekonomi baru di sekitarnya.

Kehadiran peluang usaha dan aliran dana melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah konsekuensi wajar. Yang krusial adalah memastikan aktivitas ekonomi ini tetap sejalan dengan tujuan utama: menyediakan makanan bergizi yang layak, konsisten, dan merata di sekolah-sekolah, terutama di daerah paling membutuhkan.

Mengukur Keberhasilan MBG: Gizi vs. Anggaran

Risiko terbesar adalah pergeseran orientasi. Jika indikator sukses bergeser ke besaran anggaran terserap atau kemapanan lembaga pelaksana, sementara dampak nyata di sekolah lambat, MBG berisiko dipersepsikan sebagai mesin uang. Evaluasi harus tetap fokus pada pertanyaan sederhana: Apakah asupan gizi anak-anak membaik? Indikator utama ada di ruang kelas, bukan di pusat sistem.

MBG dalam Ekosistem Pendidikan yang Lebih Luas

Gizi baik hanyalah fondasi. Anak yang sehat butuh lingkungan pendidikan layak. Oleh karena itu, MBG harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang mencakup fasilitas sekolah manusiawi, kualitas belajar, dan kesejahteraan guru. Peningkatan pendapatan guru negeri, swasta, dan honorer adalah investasi setara pentingnya dengan program gizi. Anggaran pendidikan dan MBG harus berjalan paralel, saling menguatkan.

Potensi MBG sebagai Penggerak Ekonomi Lokal

Dari perspektif ekonomi, MBG berpotensi menjadi mesin ekonomi riil. Kebutuhan pangan rutin berskala nasional dapat menjadi permintaan stabil bagi petani, nelayan, dan UMKM pangan lokal. Dengan tata kelola tepat, MBG bisa menciptakan efek pengganda: membuka lapangan kerja dan mendorong pemerataan. Setiap porsi makanan idealnya adalah hasil kerja ekonomi lokal.

Namun, ini membutuhkan desain tata kelola cermat untuk menghindari distorsi pasar, seperti ketergantungan produsen kecil pada satu pembeli besar. Peran negara adalah memastikan keterbukaan akses dan keberpihakan pada ekonomi lokal.

Peran Teknologi dan Transparansi