Laporan KPF Ungkap Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar Pasca Reformasi 2025

Lima bulan pasca gelombang demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025, pertanyaan tentang akuntabilitas dan respons negara masih menggantung. Menanggapi kekosongan ini, Komisi Pencari Fakta (KPF) merilis laporan investigasi independen yang menyoroti pembiaran aparat dan operasi pembungkaman sistematis terhadap kaum muda, yang disebut sebagai yang terbesar sejak era reformasi.

Unjuk rasa Agustus 2025, yang dipicu polemik kenaikan tunjangan anggota DPR, menjadi ujian berat di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Aksi ini bereskalasi menjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di berbagai kota, mengakibatkan korban jiwa, ratusan penangkapan, dan penyempitan ruang sipil.

Metodologi dan Temuan Utama Investigasi KPF

KPF melakukan penelusuran mendalam dari September 2025 hingga Februari 2026. Investigasi mencakup analisis 115 Berita Acara Pemeriksaan (BAP), ribuan data sumber terbuka, wawancara dengan 63 informan dan saksi, serta forensik digital di 18 kota pada 8 provinsi.

Laporan berjudul 'Laporan Komisi Pencari Fakta (KPF) Agustus 2025: Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar sejak Reformasi' ini disusun oleh KontraS, YLBHI, dan LBH Jakarta. KPF menyimpulkan bahwa akar masalah bukan hanya tunjangan DPR, melainkan akumulasi ketidakpuasan ekonomi, krisis kepercayaan terhadap institusi negara, dan ketidakpekaan elite politik terhadap tekanan hidup kaum muda.

Pembiaran dan Kelalaian Aparat Keamanan

Laporan KPF mengungkap pola peningkatan kekerasan yang terstruktur dan kegagalan intervensi aparat pada fase krusial. Meski tidak menunjuk satu aktor pemberi perintah, KPF menilai terjadi pembiaran dan kelalaian serius dalam pengawasan dan koordinasi aparat keamanan yang berkontribusi pada meluasnya kekerasan.