Anies Selesaikan Permasalahan Warisan Ahok Ini Kurang dari 5 Tahun, Bagaimana dengan Ganjar?

Permasalahan tersebut terkait dengan warga yang tidak terdaftar dalam BPJS Kesehatan agar memperoleh jaminan kesehatan dari negara.

Berdasarkan keterangan dari BPJS Kesehatan sebanyak 11.038.892 atau 98 persen warga DKI Jakarta sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Jumlah peserta tersebut melebihi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanal (RPJMN) tahun 2024.

Menanggapi hal tersebut, Andi mengungkit ketika awal Anies di DKI Jakarta, setidaknya 21 persen warga DKI tidak dilayani Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurtnya, permasalahan tersebut merupakan warisan dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok. 

Namun, tak sampai 5 tahun menjabat, Anies menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Ketika awal Anies bertugas, ada 21 persen warga DKI yg tak terlayani JKN (warisan ahok). Tak sampai 5 tahun menjabat, Anies bereskan semuanya,” ujar Andi dikutip dari akun Twitter pribadi pada Senin (15/5/2023).

Loyalis Anies Baswedan itu kemudian membandingkan kondisi yang ada di DKI Jakarta dengan kondisi di Jawa Tengah.

Telah bertugas selama hampir sepuluh tahun, ia pun menanyakan ada berapa juta lagi rakyat jaminan kesehatannya belum terpenuhi.

“Ada yg tahu gimana di Jateng selama 10 thn dipimpin ganjar?, ada berapa juta lagi rakyat yg belum tercover JKN,” uar Andi, dikutip dari akun Twitter pribadi pada Senin (15/5/2023).

Ketika awal Anies bertugas, ada 21 persen warga DKI yg tak terlayani JKN (warisan ahok). Tak sampai 5 tahun menjabat, Anies bereskan semuanya. Ada yg tahu gimana di Jateng selama 10 thn dipimpin ganjar?, ada berapa juta lagi rakyat yg belum tercover JKNhttps://t.co/dETebjWWL3

Mantap Pak Anies! 98% Penduduk DKI Dicover BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mencatat kepesertaan di wilayah DKI Jakarta mencapai 98% atau 11.038.892 jiwa, melebihi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanal (RPJMN) tahun 2024.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jabodetabek Bona Evita mengatakan capaian ini tidak terlepas dari dukungan dari satuan kerja, seperti Dinas Kesehatan dalam pengelolaan data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang di daftarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.