Presiden IUCN dan Menteri LHK Bertemu: Bahas Kerja Sama Konservasi dan Aksi Iklim Pasca COP28

Mengenai achievements Indonesia dalam hal penurunan emisi yang bersumber dari deforestasi dan degradasi hutan, Indonesia telah menerima Results-Based Contributions dari Norwegia, GCF, FCPF dan BioCF dengan nilai tidak kurang dari USD 400 juta, ini yang tercatat hingga akhir 2023. Nilai ini akan mencapai hingga di atas USD 500 juta di tahun 2024/2025.

Selanjutnya, Menteri Siti menjelaskan tentang tata kelola karbon di Indonesia, termasuk mekanisme perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia yang sudah mulai aktif, meski belum terlalu dinamis sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini, Pemerintah sudah menyiapkan segala peraturan untuk dapat menjamin bisnis karbon yang legal, transparan, dan berintegritas memenuhi kaidah-kaidah tata kelola karbon atau carbon governance.

Pertemuan kali ini juga membahas kerjasama mangrove antara RI dan UAE. Menteri Siti mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti kerja sama mangrove dengan Jepang dan Jerman, serta akan menyusul Korea dan lain-lain, termasuk tentang rencana World Mangrove Centre Bali Grand Forest Park di Bali. Pemerintah Indonesia menetapkan Bali sebagai lokasi World Mangrove Centre dengan segala variasi kegiatan dan kepentingan global.

Pentingnya Pendanaan Iklim

Pada kesempatan tersebut, Razan Al Mubarak menggarisbawahi bahwa pentingnya pendanaan iklim (climate finance) seperti yang dijanjikan negara maju dalam mendukung pencapaian agenda utama penurunan emisi global, termasuk di Indonesia melalui implementasi kebijakan FOLU Net Sink 2030.

Baca Juga: Realme C51: Smartphone Entry Level dengan Layar 6,74 Inci, 50 MP Camera dan Fast Charging 33 Watt, 2024 Makin Terjangkau?

Ia juga mengajak dan meminta Indonesia untuk bersama negara-negara anggota UNFCCC untuk mengimplementasikan hasil COP28 secara nyata dan lebih luas lagi dengan pengembangan bersama south-south cooperation.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: harianhaluan.com