Misalnya, Trans Sumatera dan Trans Jawa yang telah sukses menyambungkan daerah-daerah di sekitarnya.
"Kalau menurut saya, jika dikaitkan dengan jalan tol menurut saya gak ada masalah. Kalau gak dibangun gimana coba konektivitasnya? Misalnya, Trans Sumatera dan Trans Jawa, ya kan. Kalau menurut saya agak lucu kalau mengkritik di situ," ujarnya.
Sementara, jika berbicara terkait jalanan rusak di Provinsi Lampung, menurut dia, itu sebetulnya kewenangan pemimpin daerah.
Sebab, jalan nasional merupakan proyek pembangunan yang dibagi dengan daerah, jadi bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah pusat.
"Jalan nasional itu kan di-share sama daerah juga, kalau jalan tol kan memang kewenangannya pemerintah pusat, lah jalan nasional itu kan ada share dari daerah juga," tukasnya.
"Kalau perkara kayak Lampung yang dipermasalahkan, ya memang yang geblek kepala daerahnya. Memang mereka tidak mau mengalokasikan anggaran daerahnya. Jadi harus dilihat juga secara adil ya," lanjut dia.
Hariyadi menekankan, pada era Jokowi ini pembangunan jalan nasional juga tetap dilakukan, tidak hanya jalan tol saja yang digenjot.
"Cuma, kalau kasus kayak Lampung kan ya gak bisa salahin pemerintah pusat dong, itu kan ada sharing-nya dengan pemerintah daerah juga di sana. Sampai kemarin akhirnya Pak Jokowi bilang 'sudah deh diambil alih atau dioper sama pusat'. Itu Gubernurnya yang gak tau malu, harusnya itu menjadi tugas dia," cetusnya. [IndonesiaToday/CNBC]
Sumber: cnbcindonesia.com
Artikel Terkait
Dugaan Aliran Uang Rp50 Juta untuk Ibu Menteri Terungkap di Sidang Kasus K3 Kemnaker
Dokumen Epstein Ungkap Hubungan Hary Tanoe & Trump, Misteri Indonesian CIA Terbongkar
Dokumen Epstein Ungkap Kunjungan ke Bali 2002 dan Tautan ke Donald Trump
10 Surat Tanah Tidak Berlaku 2026: Segera Urus Sertifikat di BPN!