Dampak Efisiensi Anggaran Prabowo: Tak Bisa Berikan Makan Siang Layak ke Anak, Orang Tua di PHK

Efisiensi ini terpaksa dilakukan mengingat para karyawan tenaga lepas tersebut ditanggung upahnya dari biaya operasional RRI.

Di sisi lain, Yonas mengakui bahwa ada efisiensi yang menyasar pada karyawan berstatus tenaga lepas. Karyawan tersebut meliputi kontributor, penyiar, dan lain sebagainya yang digaji berdasarkan durasi waktu kerja atau kegiatan/proyek serta tidak terikat dengan tugas-tugas rutin RRI. 

Efisiensi ini terpaksa dilakukan mengingat para karyawan tenaga lepas tersebut ditanggung upahnya dari biaya operasional RRI.

Yonas belum bisa menyebut berapa banyak jumlah tenaga lepas yang terdampak efisiensi. Hal  ini mengingat pihaknya baru menggelar rapat dengan pimpinan RRI dari berbagai daerah untuk memetakan masalah sekaligus menginventarisasi kembali para karyawan yang berstatus tenaga lepas. 

“Kami harap dalam minggu ini bisa dapat kepastian mana saja tenaga lepas yang bisa dipertahankan dan mana saja yang tidak bisa dipertahankan,” kata dia.

Pada dasarnya, para karyawan tenaga lepas RRI akan diseleksi kembali secara bijaksana berdasarkan kompetensi dan performanya. 

“Jadi untuk pekerja PNS dan PPPK tidak ada masalah, tetap jalan. Sedangkan para tenaga kerja lepas ini harus ditinjau kembali soal kontribusi dan kompetensi mereka,” pungkas Yonas.

Alasan Prabowo Lakukan Efisiensi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto efisiensi anggaran di tingkat kementerian dan lembaga mencapai Rp306 triliun

Sri Mulyani menjelaskan, Presiden ingin memperbaiki kualitas belanja pemerintah atau spending better. Selain itu, Presiden juga berulang kali kenekankan ingin menutup celah-celah korupsi.

"Presiden Prabowo sudah berulang kali menyebutkan bahwa dia ingin spending ini lebih efisiensi, lebih bersih, dan fokus. Terutama dalam menjaga kebutuhan," ujar Sri Mulyani di hadapan investor saat acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Menurut Sri Mulyani, penghematan negara terutama dari kegiatan belanja di masing-masing Kementerian atau lembaga dapat lebih terkontrol.

Efisiensi di seluruh kementerian penting dilakukan. Untuk melihat dengan lebih detail kenapa, dan bagaimana, dan berapa banyak yang mereka habiskan.

"Termasuk yang mereka minta budget untuk program mereka serta untuk aktivitas kementerian," tuturnya.

Sri Mulyani berujar, pemerintah akan lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan, sehingga beban APBN dapat lebih berkurang. Apalagi, Presiden Prabowo menargetkan ekonomi 8 persen.

"Dan untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi ini, tidak bisa hanya menggunakan beberapa alat yang paling penting adalah meningkatkan produktivitas Indonesia," imbuh Sri Mulyani.

Sumber: Tribunnews