Duh! Jelang 2024, Kebijakan Jokowi Ini Dikritik Habis-Habisan

Kritikan para partai politik tersebut disampaikan saat memberikan tanggapan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam sidang Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023, Selasa (23/5/2023).

Kritikan yang disampaikan sejumlah fraksi di DPR, beberapa diantaranya terkait dengan subsidi mobil listrik, gaji PNS yang tidak naik, utang yang 'menggunung', dan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Berikut sederet kritikan utama yang mereka lontarkan terhadap kebijakan Jokowi dalam KEM-PPKF 2024:

1. Subsidi Mobil Listrik Bukan untuk Rakyat

Sebanyak lima fraksi di DPR mengkritisi kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik. Lima fraksi itu ialah PDI Perjuangan, NasDem, Demokrat, PAN, serta PKS. 

Mereka sama-sama menyuarakan peningkatan subsidi pupuk lebih penting ketimbang subsidi mobil listrik.

Fraksi PDIP berargumen di samping industri kendaraan listrik ada lebih dari 65% lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), diantaranya sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri konstruksi, perdagangan, hingga transportasi.

"Oleh karena itu pertumbuhan pada sektor ekonomi negara tersebut butuh intervensi pemerintah, intervensi jangan hanya mobil listrik saja, tapi pada sektor-sektor kerakyatan," kata Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat itu di Ruang Rapat Paripurna DPR, Gedung Parlemen, Jakarta.

Sedangkan NasDem melihat, di tengah munculnya subsidi mobil listrik pada tahun ini, subsidi pupuk malah terus turun lima tahun terakhir, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 34,3 triliun, namun pada 2020 menjadi Rp 31 triliun, 2021 tersisa Rp 29,1 triliun, 2022 menjadi hanya Rp 25,3 triliun, dan pada 2023 tinggal Rp 24 triliun.

Pernyataan senada juga dilontarkan fraksi Demokrat, PAN, serta PKS. Khusus untuk PKS menganggap insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan pemerintah ke kendaraan listrik menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada golongan masyarakat kelas atas, sebab masyarakat miskin tak dapat menikmatinya.

2. Gaji PNS Tak Naik, 2024 Harus!

Tiga fraksi menyinggung masalah gaji PNS dalam rapat paripurna itu. Fraksi Golkar, PKB, dan PPP mengingatkan Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati ihwal kenaikan gaji para pegawai negeri sipil (PNS) pada 2024 saat Rapat Paripurna itu.

Fraksi pertama yang mengingatkan Sri Mulyani terkait itu adalah Fraksi Partai Golkar. 

Menurut mereka, rencana kenaikan gaji PNS yang akan dilaksanakan pemerintah pada tahun depan harus diiringi dengan persiapan naiknya angka inflasi.

Oleh sebab itu, Golkar mengingatkan supaya target inflasi yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF sebesar 1,5%-3,5% harus dicermati ulang. 

Selain karena potensi kenaikan inflasi akibat kenaikan gaji PNS, juga ada masa Pemilu yang mendorong permintaan terhadap berbagai barang serta tingginya tren inflasi global.

Adapun Fraksi PKB lebih menyoroti tentang remunerasi yang termasuk di dalamnya tunjangan kinerja para PNS. 

Menurut mereka ketentuan remunerasi harus dirombak ulang oleh pemerintah karena masih belum efektif meminimalisir aksi korupsi dan sejenisnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan kepada Sri Mulyani mengenai pentingnya pemerintah untuk secara rutin menaikkan gaji pokok PNS 6-7% tiap tahunnya. Ini supaya pendapatan mereka tidak terus menerus tergerus inflasi.

"Pemerintah agar terus memperhatikan kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN dengan konsisten menaikkan gaji pokok sebesar 6-7% setiap tahun. Ini penting agar gaji pokok dan pensiunan tidak tergerus inflasi," tutur Anggota DPR Fraksi PPP Muhammad Aras.

3. Jangan Gampang Ngutang!

Persoalan utang turut menjadi kritikan santer yang disuarakan para anggota dewan saat memberikan pandangan terhadap KEM-PPKF 2024.