Wali Nanggroe Ngaku Deg-degan, Aceh dan Sumut Nyaris Perang Suku Gegara Putusan Tito

“Jangan kita menggaruk lagi luka yang lama itu, masalahnya kan gitu. Dan kalau terjadi itu supaya sekali kita akan selesaikan,” ujarnya.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditandatangani Tito Karnavian pada 25 April 2025 lalu bisa mengancam instabilitas nasional, khususnya antara suku Aceh dengan Sumatera Utara.

“Macam tadi saya bilang, ini akan jadi peperangan suku antara Sumatera Utara dan Aceh, nah ini akan pecah belah Indonesia ini kan. Sedangkan apa yang harus dilakukan adalah untuk menyatukan kita. Sedangkan Aceh dengan Sumatera Utara dari zaman ndak ada apa-apa, bersaudara kita kan,” tutur Teungku Malik.

Kemudian, ia juga menyatakan bahwa 4 (empat) pulau yang sempat dicaplok Mendagri untuk Provinsi Sumatera Utara adalah milik Aceh, bahkan sejak era penjajahan Belanda dahulu. Keempat pulau tersebut antara lain ; Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

“Jadi kalau menurut sejarah, Aceh kan lama sekali kami negeri yang tua di nusantara ini. Daerah pulau-pulau itu milik Aceh sebetulnya, zaman Belanda pun demikian juga. Malah kan waktu zaman Aceh digabungkan dengan Republik Indonesia, daerah itu juga wilayah Aceh sebenarnya,” tukasnya.

“Jadi itu kenapa Aceh diserahkan ke Sumatera Utara akhirnya jadi polemik kan, kontradiksi antar dua daerah, itu yang kita khawatirkan,” sambungnya.

Ditambah lagi menurut Teungku Malik, masyarakat Aceh sudah sampai mengibarkan bendera Aceh di pulau-pulau tersebut, sehingga jika situasi semakin memanas akan rentan terjadi perang saudara antar sesama anak bangsa.

“Sedangkan orang-orang Aceh ini sudah panas ya, adanya pergi ke pulau itu menaikkan bendera Aceh, nah ini kan jadi masalah lain kan,” tandas Teungku Malik.

Pun demikian, ia mengaku sangat lega akhirnya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa keempat pulau tersebut adalah masuk dalam wilayah administasi Provinsi Aceh, bukan Sumatera Utara.

“Jadi saya kira Alhamdulillah, hari ini saya senang masalahnya sudah selesai,” pungkasnya.