Pasal itu mengatur soal orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
Selain itu, tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 75 Ayat (1) UU Keimigrasian.
Sesuai Pasal 102 Ayat 1 UU tersebut, jangka waktu penangkalan paling lama enam bulan dan tiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan.
"Kegiatan yang dimaksud adalah mereka membuka perusahaan fiktif," ujar Tedy.
Dia pun mengimbau kepada warga masyarakat apabila melihat atau mengetahui aktivitas orang asing yang melanggar UU Keimigrasian dapat segera melaporkan kepada pihak berwenang.
Data Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali mencatat jumlah WNA yang dideportasi dari Bali sebanyak 201 orang selama periode Januari hingga 7 Agustus 2023.
Sementara, pada 2022 ada 188 WNA diusir dari Pulau Dewata karena melakukan pelanggaran keimigrasian.
Sumber: jpnn
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Tanda Alam Sebelum Raja Solo Wafat, Pohon Besar Tumbang di Pesanggrahan Langenharjo
Dosen Cantik di Jambi Tewas Diduga Diperkosa & Dibunuh Oknum Polisi, Mobil & Sepeda Motor Dibawa Kabur
Mahasiswa di Sibolga Tewas Dikeroyok Gara-gara Tidur di Masjid, Kepala Korban Dihantam Buah Kelapa
Isi Pertamax karena Takut Pertalite Bermasalah, Motor Warga Tuban Justru Jadi Tak Bertenaga