Fitriany Farhas PJ.Bupati Nagan Raya Terima Materi Hasil Bantuan Teknis RDTR Dari Menteri ATR/BPN Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas PUPR Nagan Raya Tamarlan melalui Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Murizal Husin, ST. menjelaskan, dalam undangan yang diterima disebutkan serah terima hasil materi teknis ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan komitmen penandatanganan Pakta Integritas Kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR antara Direktur Jenderal Tata Ruang dengan para kepala daerah yang dilaksanakan pada Agustus 2023 lalu.

Sebagai langkah selanjutnya dari penyelesaian kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan segera menindaklanjuti proses penetapan RDTR menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan proses perintegrasiannya ke dalam sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), sehingga proses perizinan menjadi lebih singkat, mudah diakses public, dan transparan.

“Untuk itu, Kementerian ATR/BPN mengundang para Kepala Daerah termasuk Pj Bupati Nagan Raya untuk menerima Hasil Bantuan Teknis RDTR Tahun 2023 tersebut,” kata Murizal, Kabid Penataan Ruang.

Untuk diketahui, selain Kabupaten Nagan Raya, katanya, ada dua daerah lainnya dari Provinsi Aceh yang juga mendapat bantuan tersebut, yaitu Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Pidie.

"Dimana Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten/kota yang mendapat bantuan tersebut," kata Murizal.

"Dari jumlah 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya sebanyak 82 kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan itu. Dengan rincian sebanyak 77 RDTR kabupaten/kota, dan 5 RDTR Kawasan Perbatasan Negara, dan kesempatan memperoleh bantuan ini didasarkan dari hasil evaluasi bahwa Kabupaten Nagan Raya menjadi salah satu daerah investasi skala nasional," tutur Murizal.

Turut hadir dalam acara itu, Menteri ATR/BPN Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P. beserta jajarannya, pejabat dari Kantor Staf Presiden RI, pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan seluruh perwakilan Pemerintah Daerah yang terlibat.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: klikanggaran.com