Dibongkar Teman Kuliah, Hasto PDIP Tolak Jatah Menteri di Era Jokowi, Begini Ceritanya!

NARASIBARU.COM - Teman Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Cecep Hidayat mengungkapkan bahwa Hasto pernah ditawarkan untuk mengisi posisi di kabinet yang dipimpin Presiden Ketujuh Joko Widodo, tetapi menolak.

Hal itu dia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjadikan Hasto sebagai terdakwa.

Awalnya, dia menjelaskan bahwa Hasto berkontribusi untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019 karena kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.

Setelah itu, Cecep mengungkapkan bahwa Hasto mendapatkan tawaran untuk menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada 2014, lalu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada 2019.

“Yang ditanyakan adalah untuk tawaran ya, sependek ingatan saya dan juga bisa lihat di media, itu di 2014 Pak Hasto ditawari Mensesneg, dan 2019 ditawari Menkominfo tapi tidak diterima,” kata Cecep di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2025).

“Pak Hasto lebih memilih untuk mengurus partai. Jadi kalau pandangan saya ya, menurut hemat saya menjadi pengurus partai itu sama terhormatnya jadi pejabat negara, jadi menteri, kepala daerah, wakil kepala daerah dan seterusnya. Itu sama hormatnya dalam pandangan beliau,” tambah dia.

Menurut dia, alih-alih menjadi pejabat negara, Hasto lebih memilih untuk tetap menjadi sekretaris jenderal partai dan membesarkan PDIP.

“Jadi, lebih memilih bekerja untuk membesarkan partai,” tandas dia.

Dakwaan Jaksa 

Sebelumnya, Jaksa KPK mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sumber: Suara