Lebih Pilih Hadiri Forum Bloomberg daripada Sidang, Jokowi Jangan Anggap Enteng Kasus Ijazah

"Jokowi harus diingatkan juga bahwa jangan anggap enteng terkait kasus dugaan ijazah palsu ini. Akibat kasus ini gaduh se-Indonesia, padahal kegaduhan ini tidak perlu terjadi kalau Pak Jokowi menunjukkan langsung Ijazahnya kepada publik," tutur Iwan kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Menurutnya, dengan Jokowi menunjukkan ijazah asli sebagai seorang mantan pemimpin tertinggi di negeri ini merupakan hal yang wajar, apalagi publik mempertanyakan dan mempermasalahkan hal tersebut.

"Kasus ini, kalau kemudian tidak bisa dimenangkan oleh Jokowi (di pengadilan), akan berakibat buruk pada citra dan kredibilitasnya. Terutama akan berdampak buruk pula pada nasib politik anak-anak, menantu, dan kelompok politiknya," pungkasnya.

Diketahui, Jokowi pada Kamis (20/11/2025) sempat mengikuti jamuan makan malam Bloomberg New Economy Forum, di New Capella Hotel, Singapura bersama pendiri Bloomberg, Mike Bloomberg dan tokoh penting lainnya.

"Bapak diundang Gala Dinner oleh Bloomberg dan diberikan tempat duduk makan malam di sebelah Mike Bloomberg," ungkap ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.

Sebagai informasi, Bloomberg New Economy Forum kali ini diadakan dengan tema "Thriving in an Age of Extremes" pada Jumat (21/11). Pada forum ini pula, Jokowi akan menyampaikan materi pidato selaku Anggota Dewan Penasihat Bloomberg.

Melalui unggahan pada akun Instagram pribadinya di @jokowi, pidato yang akan disampaikan mengenai arah pembangunan Indonesia dan peran dalam ekonomi global.

"Sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, saya dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai arah pembangunan Indonesia dan peran kita dalam ekonomi global pada Jumat mendatang," kata Jokowi.

"Semoga dialog lintas-negara dan lintas-sektor di forum ini memperkuat kolaborasi dan mendorong inovasi," sambungnya.

Sementara di dalam negeri, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus bergulir. Bahkan pada Senin (17/11/2025), sidang yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) dihadiri oleh pemohon dari koalisi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi), yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan jurnalis. Sementara termohon dihadiri perwakilan UGM, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.

Dalam persidangan tersebut, majelis KIP mendapati jawaban “tidak ada” saat menginterogasi perwakilan UGM terkait prosedur legalisasi ijazah, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku saat masa kuliah hingga pencalonan Jokowi. Ketua Majelis Rospita Vici Paulyn juga menyoroti pemusnahan arsip pencalonan Jokowi oleh KPU Surakarta dan menuntut penjelasan terkait hal tersebut.

Sidang berlangsung tegang, menandai sorotan publik terhadap transparansi dokumen penting dalam pencalonan presiden.