Menurutnya, gagasan koalisi permanen sulit diwujudkan tanpa fondasi platform bersama yang kuat dan komitmen jangka panjang yang terjaga lintas kepemimpinan partai.
"Gagasan ini lebih terlihat sebagai wacana strategis ketimbang realitas politik yang benar-benar bisa dijalankan dalam waktu dekat. Contoh konkretnya sangat banyak," ujarnya.
Efriza, yang juga Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS), mencontohkan bahwa Golkar berkali-kali tercatat keluar dari barisan atau mengubah sikap politik setelah pemilu, meski sebelumnya menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.
"Jika ditelusuri sejarah pascapilpres, partai yang paling sering tidak konsisten dalam koalisi adalah Golkar. Itu terjadi sejak era SBY, berlanjut di era Jokowi, dan sangat mungkin terulang di era pemerintahan mendatang," pungkasnya.
Artikel Terkait
Fenomena Tembok Ratapan Solo di Google Maps: Dampak dan Ancaman bagi Elektabilitas PSI
Analisis Kritis: Mengapa Pernyataan Jokowi Soal Revisi UU KPK 2019 Dinilai Problematic?
Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029? 3 Alasan Analisis Pengamat
Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Bongkar 4 Fitnah: LGBT, Sewa LC, Korupsi, hingga Politik