Menurutnya, gagasan koalisi permanen sulit diwujudkan tanpa fondasi platform bersama yang kuat dan komitmen jangka panjang yang terjaga lintas kepemimpinan partai.
"Gagasan ini lebih terlihat sebagai wacana strategis ketimbang realitas politik yang benar-benar bisa dijalankan dalam waktu dekat. Contoh konkretnya sangat banyak," ujarnya.
Efriza, yang juga Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS), mencontohkan bahwa Golkar berkali-kali tercatat keluar dari barisan atau mengubah sikap politik setelah pemilu, meski sebelumnya menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.
"Jika ditelusuri sejarah pascapilpres, partai yang paling sering tidak konsisten dalam koalisi adalah Golkar. Itu terjadi sejak era SBY, berlanjut di era Jokowi, dan sangat mungkin terulang di era pemerintahan mendatang," pungkasnya.
Artikel Terkait
Partai Demokrat Laporkan 4 Akun Pendukung Jokowi ke Polda, Meski Sudah Minta Maaf
Evaluasi UU Cipta Kerja: Prabowo Diminta Tinjau Ulang, Dinilai Gagal Tarik Investasi
Partai Demokrat Dukung Wacana Pilkada oleh DPRD, Sejalan dengan Presiden Prabowo
Prabowo Sindir Luhut di Natal 2025: Dulu Tidak Dukung Saya