PDIP Tolak Pilkada via DPRD, Usung E-Voting untuk Tekan Politik Uang

Menanggapi kekhawatiran maraknya politik uang akibat tingginya biaya politik, PDIP merekomendasikan transformasi sistem. Rekomendasi utama adalah penerapan e-voting atau sistem pemungutan suara elektronik untuk menciptakan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas demokrasi.

Selain itu, partai juga mendorong penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran pemilu, termasuk praktik money politik. PDIP juga menekankan pentingnya mencegah praktik "mahar politik" atau pembiayaan untuk rekomendasi calon.

Mengembalikan Kedaulatan ke Tangan Rakyat

Rekomendasi Rakernas PDIP juga menyoroti perlunya pembatasan biaya kampanye dan peningkatan profesionalitas penyelenggara pemilu. Tujuannya adalah menciptakan sistem pilkada yang bersih, yang melahirkan pemimpin berdedikasi untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pemodal.

"Setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan Rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga marwah demokrasi kita," tegas Jamaluddin menutup pernyataannya.