- Kontroversi investasi Gojek Tokopedia (GOTO).
- Proyek fiktif senilai Rp147 miliar di PT Telkomsel.
- Dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi lahan PT Timah yang telah dilaporkan ke KPK.
"Pejabat publik harus bersih, apalagi yang mengurus masa depan pemuda. Jika ada laporan masyarakat, aparat hukum wajib memeriksa secara terbuka dan profesional," sambung Razak.
Tuntutan Pembentukan Kementerian Pemuda yang Terpisah
Lebih jauh, PP Himmah mengumumkan rencana membentuk koalisi besar pemuda lintas organisasi. Koalisi ini akan mendesak Presiden Prabowo menerbitkan Perppu untuk memisahkan Kementerian Pemuda dari Kementerian Olahraga.
Langkah ini dinilai penting agar isu kepemudaan mendapat perhatian dan alokasi anggaran yang layak. Razak menyatakan bahwa anggaran untuk kepemudaan saat ini nyaris nihil.
"Kita bicara tentang generasi yang akan memimpin Indonesia 2045. Sudah saatnya Kementerian Pemuda berdiri sendiri, terpisah dari olahraga, dan dibentuk tahun ini juga," tegasnya.
Razak menutup dengan peringatan, "Jika pemuda diabaikan hari ini, jangan berharap Indonesia Emas 2045 akan terwujud. Kami tidak akan diam. Pemuda harus didengar, diperkuat, dan dilindungi."
Artikel Terkait
Rocky Gerung: Jokowi Tak Bisa Tenang Sebelum Kasus Ijazah & Hukum Keluarga Terbukti
Eggi Sudjana Sebut Roy Suryo Belagu Soal Kasus Ijazah Jokowi: Analisis & Daftar Tersangka Terbaru
Kontroversi Ijazah Jokowi: Rektor UGM Sebut 2 Tanggal Lulus Berbeda, Mana yang Benar?
Reshuffle Kabinet Prabowo: Strategi Lepas dari Geng Solo dan Bayang-Bayang Jokowi?