"Perbankan terpaksa menetapkan suku bunga tinggi pada nasabah kredit, akhirnya rakyat lebih sulit mencari pendanaan murah untuk memulai atau mengembangkan usaha," tegasnya, seperti dikutip redaksi melalui keterangan tertulis, Minggu (23/7).
Kegemaran eksportir menyimpan dana di perbankan luar negeri membuat surplus perdagangan tidak membekas bagi rakyat Indonesia.
Menurutnya, solusi atas fenomena itu, UU No 1999 tentang sistem devisa yang merupakan warisan IMF dan sudah tidak relevan dengan perkembangan global yang cenderung protektif terhadap sumber daya domestik, baik sektor usaha maupun keuangan, perlu direvisi.
"Semua elemen bangsa hendaknya merumuskan konsep dan program finansial deepening, sebagai jalan tengah untuk mengendalikan kedaulatan keuangan RI," pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Desakan Copot Dahnil Anzar: Aktivis Muhammadiyah Protes Ucapan Kasar ke Anwar Abbas
PBNU Kecam Dahnil Anzar: Pernyataan ke Anwar Abbas Dinilai Tak Beradab, Ini Kata Katib Syuriyah
Viral! Anies Baswedan Santai Ajak Foto Bareng Intel di Karanganyar, Responsnya Disoroti
Prabowo Ultimatum Koruptor: Jangan Nantang Gue Lo di Rakornas 2026