Namun, harus mendapat persetujuan dari partai yang telah bergabung sebelumnya dalam koalisi tersebut.
"Tidak seperti ini mainnya. Tapi ya, artinya Demokrat tetap fokus ikhtiar politik 2024. Kita nggak terganggu."
"Masayarakat bisa menilai Demokrat partai yang berhasil menyejahterakan rakyat di bawah kepemimpinan Pak SBY. Kondisi saat ini pun masih dinamis," beber Julham.
Julham juga menuturkan, soal jatah cawapres, bukan permintaan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Melainkan permintaan Anies secara pribadi melalui tulisan tangan yang diberikan kepada putra sulung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
"Sikap dan caranya ini boleh dibilang ceroboh, terkesan itu nggak istiqomah. Baru tanggal 25 kemarin. Demokrat tidak pernah meminta AHY cawapres, Anies yang meminta melalui tulisan tangannya," ungkapnya.
Julham pun menyinggung soal etika politik terkait keputusan yang dianggap telah mengkhianati AHY dan Demokrat tersebut.
"Kami Demokrat punya etika politik, moral politik kami jaga. Kalau di depan A ya A. Bukan di depan A di belakang B," ujar Julham.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Desakan Copot Dahnil Anzar: Aktivis Muhammadiyah Protes Ucapan Kasar ke Anwar Abbas
PBNU Kecam Dahnil Anzar: Pernyataan ke Anwar Abbas Dinilai Tak Beradab, Ini Kata Katib Syuriyah
Viral! Anies Baswedan Santai Ajak Foto Bareng Intel di Karanganyar, Responsnya Disoroti
Prabowo Ultimatum Koruptor: Jangan Nantang Gue Lo di Rakornas 2026