Karena, kata dia, Presiden Jokowi merupakan orang yang pertama kali memunculkan ide atau program food estate. Setelah Presiden Jokowi, maka orang yang selanjutnya diperiksa adalah menteri-menterinya.
"Menteri-menterinya, Menhan sebenarnya kan tidak mengurusi makanan ya. Pertanyaannya, kenapa bisa menteri pertahanan mengelola soal ketahanan pangan?" Praswad balik bertanya.
Padahal, kata Praswad, urusan ketahanan pangan bisa dilakukan lintas kementerian, bisa dari Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan lainnya.
"Cuma satu orang di republik ini yang punya kewenangan mengatur itu semua, yaitu bapak Presiden RI. Makanya kalau memang betul kita ngomong fair, maka pertama kali yang harus diperiksa ya bapak presiden, untuk dipanggil oleh penyelidik kah, oleh penyidik kah, oleh penegak hukum, siapapun itu," tambah Praswad.
Bahkan kata Praswad, jika memang (Presiden Jokowi) harus diperiksa, maka hal itu harus diusulkan PDI Perjuangan sebagai partai di mana Presiden Jokowi bernaung.
"Ada mens rea gak? Nah, ketika kita ngomongin mens rea, harus ada niat jahat dari dalam pikiran. Pertanyaannya, siapa yang punya niat jahat ini? Ini harus kita usut tuntas, siapa yang melakukan niatan jahat pertama kali," pungkas Praswad
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Desakan Copot Dahnil Anzar: Aktivis Muhammadiyah Protes Ucapan Kasar ke Anwar Abbas
PBNU Kecam Dahnil Anzar: Pernyataan ke Anwar Abbas Dinilai Tak Beradab, Ini Kata Katib Syuriyah
Viral! Anies Baswedan Santai Ajak Foto Bareng Intel di Karanganyar, Responsnya Disoroti
Prabowo Ultimatum Koruptor: Jangan Nantang Gue Lo di Rakornas 2026