NARASIBARU.COM -Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berwenang bukan hanya menjatuhkan sanksi etik tetapi juga menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 perlu dikoreksi dengan dinyatakan tidak sah dan diperiksa kembali oleh MK.
Pasalnya, putusan tersebut dinilai sarat nepotisme yang membuka jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, maju ke Pilpres 2024.
Hal ini ditegaskan Denny Indrayana selaku pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi sekaligus Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang pemeriksaan Majelis Kehormatan MK (MKMK), Selasa (31/10).
Artikel Terkait
Gibran Kandidat Kuat Pilpres 2029 Menurut PSI: Ini Modal Politik Langkanya
Buku Gibran End Game, Wapres Tak Lulus SMA Akan Dibagikan ke Seluruh Anggota DPR dan DPD
Ahmad Khozinudin Tolak Perdamaian Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Ada SOP Adu Domba dari Solo
Fahri Hamzah Sebut Gagasan Global South Anies Baswedan Sudah Lama Diomongkan Prabowo