“Tapi, ada hal yang mungkin akhirnya terlihat bahwa ada, ya kalau dibilang 'carmuk' [cari muka] lah. Carmuk untuk memenangkan paslon tertentu agar dilindungi dari segala aspek hukum,” jelas Sahroni.
“Kan gue pernah tuh menyampaikan di republik ini enggak ada yang menjamin secara hukum siapapun dia. Kalau tidak hati-hati maka hukum itu berlaku pada siapapun, ya contohnya OTT di Sorong itu,” sambungnya.
Diketahui, pakta integritas itu ditandatangani oleh Yan PIet Moso dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban pada Agustus 2023.
Ada lima poin dalam pakta integritas itu. Poin yang menjadi sorotan adalah poin nomor empat yang mengharuskan Yan Piet Moso mengamankan suara capres 2024 Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong.
“Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60% 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kab. Sorong,” demikian bunyi poin tersebut.
Sumber: tvOne
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Ekonom Deteksi Rencana Jahat di Proyek Whoosh Bengkak 1,2 Miliar USD
Prabowo Tegaskan Whoosh Tidak Bermasalah, Negara Sanggup Bayar
Reaksi Jokowi Usai Tahu Logo Wajahnya Dibuang Ormas Projo
Soal Projo Merapat ke Gerindra, Pengamat Sebut Strategi Penyusupan Jokowi