Lagipula, kata Ujang, Jokowi sudah menegaskan bahwa Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres dan membentuk Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) bersama Demokrat dan PKS. Sehingga dianggap sudah berbeda pilihan politik dengan koalisi pemerintah.
“Kan sering enggak diundang dalam rapat-rapat dengan koalisi pemerintah. Jadi, kalau sudah begini mestinya mengambil sikap tegas menjadi oposisi. Sama mulianya. Bahkan lebih mulia daripada harus ada di pemerintahan saat ini cenderung dikerjai oleh kekuasaan,” demikian Ujang.
Sebelumnya, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menyinggung kinerja aparat penegak hukum, kini menjadi sorotan. Terutama, soal adanya politisasi pada penegakan hukum atas tindakan pejabat negara.
Saat ini, kata Willy, aparat penegak hukum kerap melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat. Kondisi itu, dia kaitkan dengan presiden yang merupakan petugas partai.
Menurutnya, pemimpin yang berstatus petugas partai, tidak memihak pada rakyat atau semua golongan. Tetapi, hanya berpihak pada kelompok tertentu saja.
"Karena apa, yang menjadi presiden petugas partai, bukan pelayan rakyat. Yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat bukan presiden partikelir," kata Willy saat berbicara dalam acara diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/5).
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Gus Yahya Tantang Rais Aam Makzulkan Dirinya di Muktamar PBNU
Roy Suryo Bersumpah: Demi Allah Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi Tidak Ada
Prabowo Perintahkan Audit Empat RS Papua Usai Tragedi Ibu Hamil
Ahmad Ali Terang Benderang Lecehkan Megawati