NARASIBARU.COM -Data hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam kasus dugaan korupsi base transceiver station (BTS) 4G harus dibuka seluas-luasnya. Sehingga terlihat siapa saja yang terlibat di dalam dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 8 triliun itu.
Publik juga meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, tidak melontarkan pernyataan yang cenderung membuat situasi menjadi lebih keruh. Seperti kalimat "gosip politik" dalam dugaan keterlibatan tiga partai politik yakni Nasdem, PDIP, dan Gerindra dalam kasus pengadaan BTS dan infrastruktur paket 1,2,3,4, dan 5 Bakti Kominfo.
Artikel Terkait
Rocky Gerung: Jokowi Tak Bisa Tenang Sebelum Kasus Ijazah & Hukum Keluarga Terbukti
Eggi Sudjana Sebut Roy Suryo Belagu Soal Kasus Ijazah Jokowi: Analisis & Daftar Tersangka Terbaru
Kontroversi Ijazah Jokowi: Rektor UGM Sebut 2 Tanggal Lulus Berbeda, Mana yang Benar?
Reshuffle Kabinet Prabowo: Strategi Lepas dari Geng Solo dan Bayang-Bayang Jokowi?