Dewas KPK Disebut Keliru Tafsirkan Aturan Kedaluwarsa Laporan

Sehingga, Founder Treas Constituendum Institute ini menilai, Dewas tidak mengerti terhadap peraturan yang dikeluarkannya sendiri. Apalagi di dalam Pasal 23 tersebut, tidak terdapat kalimat "sejak diketahui Dewas".

"Ada nggak kata-kata sejak diketahui Dewas? Nggak ada, itu tafsiran subjektif. Ini ada potensi saya lihat terlalu melampaui dari prinsip-prinsip penafsiran yang berlaku secara hukum," pungkasnya.

Seperti diketahui, Dewas akan menggelar sidang etik pada Kamis (2/5). Ghufron diduga melakukan penyalahgunaan pengaruh sebagai insan KPK dalam mutasi seorang pegawai Kementerian Pertanian berinisial ADM.

Atas proses sidang etik itu, Ghufron pun menggugat Dewas KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena dianggap peristiwa dugaan penyalahgunaan pengaruh terkait mutasi itu sudah kedaluwarsa. Sehingga menurut Ghufron, Dewas tidak berhak melanjutkan laporan masyarakat dimaksud.

Bahkan, Ghufron juga melaporkan anggota Dewas KPK, Albertina Ho ke Dewas KPK juga atas dugaan penyalahgunaan wewenang karena meminta hasil transaksi keuangan pegawai KPK kepada PPATK.

Sumber: RMOL

BERIKUTNYA

SEBELUMNYA