"Cuitan SBY di Twitter selalu serius. Kalau sudah begitu, pasti ada polemik yang harus disikapi secara tegas. Terlebih isu perubahan sistem ini terjadi di tengah kudeta yang dilakukan Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung,” tutur Wildan.
Melihat konstelasi yang ada, lanjut Wildan, awalnya hanya satu parpol yang getol mendukung perubahan sistem menjadi proporsional tertutup. Belakangan, PPP ikut mendukung ide perubahan tersebut dan menyatakan siap mendukung.
Jika ide PDIP itu mendapat dukungan yang lebih luas dari parpol lain dengan alasan pragmatisme politik, maka demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
"Kita balik lagi seperti di masa Orde Baru dulu. Rakyat atau konstituen hanya memilih gambar parpol. Memang lebih praktis, namun pemilik suara tidak tahu secara pasti siapa yang dia pilih. Sebab, semuanya dikembalikan kepada pengurus parpol. Persaingan antarcaleg menjadi tidak menarik," tegas Wildan.
Pengajar Public Relations Politic di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia ini menjelaskan, pendapat yang disampaikan SBY melalui Twitter masih terbilang santun. Masih menunjukkan ciri khas komunikasi politik SBY sejak dulu, yang terstruktur dan argumentatif.
"Selaku pengendali Partai Demokrat, sebenarnya SBY tidak cukup melempar cuitan di Twitter. SBY bisa lebih tegas lagi dengan menggerakkan mesin politiknya untuk memengaruhi parpol lain agar tidak mendukung ide perubahan sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup," pungkas Wildan.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Rocky Gerung: Jokowi Tak Bisa Tenang Sebelum Kasus Ijazah & Hukum Keluarga Terbukti
Eggi Sudjana Sebut Roy Suryo Belagu Soal Kasus Ijazah Jokowi: Analisis & Daftar Tersangka Terbaru
Kontroversi Ijazah Jokowi: Rektor UGM Sebut 2 Tanggal Lulus Berbeda, Mana yang Benar?
Reshuffle Kabinet Prabowo: Strategi Lepas dari Geng Solo dan Bayang-Bayang Jokowi?