PDIP: Survei LSI soal Hasto Pesanan Lawan

“Kasis pagar laut, kelangkaan gas elpiji 3 kg yang sudah membawa korban jiwa dan lain-lain, apakah survei LSI itu untuk mengalihkan isu dari kasus-kasus di atas?” imbuhnya menyesalkan. 

Lebih jauh, Guntur juga menyoroti profesionalitas para peneliti dalam kasus Hasto yang dimasukkan ke dalam survei tersebut. 

Menurutnya, dari perspektif seorang peneliti dan penyelenggara survei profesional, sebuah survei opini publik tak selayaknya dipakai untuk menanyakan pendapat warga tentang keterlibatan seseorang dalam kasus hukum. 

“Pertama, tidak etis. Bahkan cenderung bisa dilihat sebagai pesanan dari 'lawan politik',” kata dia.

Kedua, lanjut Guntur, bisa punya dampak pada kemandirian keputusan lembaga peradilan. Harusnya semua pihak menghormati proses peradilan, jangan diintervensi dengan baik dari sisi politik, opini publik, apalagi duit.

“Ketiga, secara rasional tidak fair bagi tokoh yang dinilai-sebab warga yang menjadi responden (sekalipun mengaku tahu) tidak punya pemahaman memadai tentang soal hukum yang dihadapi sang tokoh itu,” pungkasnya.

Seperti diberitakan RMOL, hasil survei yang digelar LSI mencatat sebanyak 77 persen masyarakat percaya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, terlibat dalam kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI Harun Masiku. 

"Langkah KPK tersebut didukung oleh masyarakat, karena masyarakat meyakini yang bersangkutan itu memang terlibat kasus. Di sini 77 persen masyarakat percaya Sekjen PDIP terlibat kasus Harun Masiku itu,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam paparan survei yang digelar daring, Minggu, 9 Februari 2025.

Sementara itu, ada 15,5 persen responden menjawab kurang percaya Hasto terlibat kasus korupsi Harun Masiku. Lalu responden yang menjawab tidak percaya sama sekali sebesar 0,9 persen.

Sumber: RMOL