Karena itu, dirinya meminta wakil rakyat untuk segera bertindak, ingat amanat yang sudah diberikan oleh konstitusi. Masyarakat butuh kehadiran pemerintahan yang sehat.
"Konstitusi memberi kewenangan bagi DPR untuk mengawal jalannya pemerintahan. Bila presiden sudah banyak menabrak aturan, ya dimakzulkan! Agar negara tidak dibajak semena-mena," ungkapnya.
"DPR mesti tampil membuat sejarah cemerlang, berpihak pada rasa keadilan rakyat, menyapu kekuasaan yang korup, mengkhianati sumpah jabatan dan sebagainya," pungkasnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya turun mengklarifikasi tentang pengakuannya yang akan cawe-cawe politik jelang Pilpres 2024.
Hal itu diungkapkannya melalui Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Ahmad Doli Kurnia di Istana Kepresidenan. Ternyata Jokowi ingin ada keberlanjutan.
"Tadi beliau sampaikan klarifikasi soal cawe-cawe, jadi konteksnya Presiden sebetulnya ingin menyampaikan kepada siapa pun yang akan menjadi penerus atau presiden dan wakil presiden pada periode akan datang, itu harus mempunyai persepsi yang sama dalam menghadapi realitas yang tidak mudah, tetapi peluangnya besar," katanya dikutip dari Tempo, Selasa (6/6/23).
Sumber: suara
Artikel Terkait
Eggi Sudjana Sebut Roy Suryo Belagu Soal Kasus Ijazah Jokowi: Analisis & Daftar Tersangka Terbaru
Kontroversi Ijazah Jokowi: Rektor UGM Sebut 2 Tanggal Lulus Berbeda, Mana yang Benar?
Reshuffle Kabinet Prabowo: Strategi Lepas dari Geng Solo dan Bayang-Bayang Jokowi?
Reshuffle Kabinet Prabowo 2026: Menlu Retno Marsudi & Menko PMK Muhadjir Effendy Diganti?