KPK Terima 5.079 Pengaduan Masyarakat Selama Tahun 2023 dan Ada Lima Wilayah Terbanyak Laporan

“Dalam penanganan perkara tersebut, KPK di antaranya melakukan delapan operasi tangkap tangan (OTT),” terang Nawawi.

Sambung Nawawi, delapan OTT terdiri dari pertama perkara pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya, penerimaan fee jasa travel umroh; dan suap pengondisian pemeriksaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Baca Juga: Dewas KPK Periksa 169 Orang Terkait Kasus Pungli Rutan Mencapai Miliaran Rupiah, Baca Penjelasan Lebih Rincinya

Kedua suap proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah sulawesi selatan, jawa bagian tengah, jawa bagian barat, dan jawa-sumatera, ketiga suap proyek pengadaan layanan digital Bandung Smart City, keempat Suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas, Kelima Suap pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

“Keenam perkara pemberian hadiah atau janji dalam rangka pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso, Jawa Timur, Ketujuh perkara suap proyek pengadaan jalan di wilayah Kalimantan Timur, dan kedelapan pemberian hadiah atau janji untuk mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” tutupnya.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: solusiharian.com