NARASIBARU.COM - Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggeruduk Polda Metro Jaya, pada Jumat (7/2/2025).
Dalam aksi massa tersebut, mereka mendesak kepolisian untuk mengusut sejumlah kasus yang dinilai mangkrak dan terjadi di era pemerintahan presiden ke-7 Joko Widodo.
Humas ARM, Devis Mamesah menilai, selama kepemimpinannya, Jokowi lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang ternyata gagal diwujudkan karena penegakan hukum tidak dibenahi terlebih dahulu.
Salah satunya, yakni Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengutamakan kepentingan investor. Ia menilai bahwa negara abai dalam kepentingan publik.
Hal itu bisa dilihat saat pemerintah melakukan pembangunan PSN seperti IKN di Kalimantan Timur, Rempang, hingga Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
"Keinginan kami datang ke Polda, agar Polri netral di dalam berbagai penanganan,” kata Devis di lokasi, Jumat (7/2/2025).
Devis juga meminta agar Polri tidak pandang bulu dalam menindak berbagai kasus termasuk yang berhubungan dekat dengan keluarga Jokowi.
Devis menyebut dugaan kasus yang melibatkan Jokowi dan keluarga diantanya pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten.
Kemudian dugaan korupsi Blok Medan hingga dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi untuk liburan.
"Kami juga meminta Polri independen dan berpegang teguh pada konstitusi sebagai pelindung dan pengayom yang tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum,” bebernya.
Akibat aksi ini lalu lintas di seputaran Polda Metro Jaya sempat mengular lantaran massa menutup hampir sebagian ruas jalan.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
PBHI: Seharusnya Budi Arie Sudah Dipidana Kasus Pengamanan Situs Judol
Jaksa Negara Tak Lagi Dampingi Gibran Hadapi Gugatan Ijazah SMA, Ini Alasannya
Terungkap! Utang BLBI Jadi Biang Kerok, Ini Perkara Yang Bikin Tutut Soeharto Gugat Menkeu Purbaya
Penyebab Mbak Tutut Gugat Menkeu di PTUN, Purbaya Kena Getah Keputusan Sri Mulyani