NARASIBARU.COM - Realisasi investasi swasta di mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur ternyata masih minim meski diklaim sudah banyak surat minat yang ditanda tangani. Data terbaru dari Otorita Ibu Kota Nusantara, sudah 209 letter of interest atau surat minat, dan 36 diantaranya sudah menandatangani non disclosure agreement.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan dari 36 pihak yang sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Artinya pembicaraan sudah akan meningkat ke tingkat selanjutnya. Hingga pada akhirnya pihak swasta itu akan melakukan studi kelayakan sesuai rencana bisnis mereka.
"Nah ini memang memerlukan waktu, tapi tadi kami memang diminta untuk lebih mempercepat proses ini agar bisa terealisasi apa yang diinginkan investor di lapangan sesuai dengan koridor dari perundangan yang berlaku," kata Bambang usai Rapat Internal dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin (15/5/2023).
Selain itu Otorita IKN juga akan menerapkan sistem satu pintu atau one stop shop untuk investasi swasta.
Diketahui proyek IKN sudah dimulai pemerintahan Joko Widodo sejak Agustus 2022 lalu, namun hanya untuk pembangunan infrastruktur dasar. Di mana pihak swasta disebut masih menunggu kejelasan proyek hingga regulasi terkait insentif yang akan diberikan.
Hingga market sounding dilakukan, regulasi insentif dan kemudahan usaha sudah diberikan masih juga belum membuat investor swasta tergerak memulai proyeknya.
Biang Kerok Investor Ragu
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan ternyata permasalahan dalam hal pembelian Tanah yang membuat swasta belum juga memulai proyek. Di mana prosedurnya saat ini masih disiapkan oleh Otorita IKN.
"Masalahnya ada pembelian tanah ini yang belum disiapkan Otorita," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jumat (28/4/2023) lalu.
Adapun Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, adanya keraguan investasi swasta murni itu ke IKN karena masih menunggu pembangunan infrastruktur dasar rampung.
"Nah sekarang infrastruktur dasarnya itu baru dibangun dan hampir selesai oleh Kementerian PUPR. Potensi investasi yang sudah masuk itu sudah ada, begitu infrastruktur selesai baru investasinya masuk," kata Bahlil.
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!