Logika Kekuatan Versus Kekuatan Logika

Realisme politik sungguh ironis! Konsolidasi demokrasi seharusnya mencapai tahap pelembagaan matang (mature institution) fasca gerakan reformasi 1998. Malah terjadi kemunduran, bahkan sangat mungkin kita kembali dicengkram despotisme.

Baca Juga: FPMI Sukses Menggelar Youth Voice Festival, Ajak Anak Muda Menentang Money Politik hingga Kampanye Hitam

The New York Times harian terkemuka mengingatkan, “For Indonesia President, a Term is Ending, but a Dynasty Is Beginning”. Tidak masuk akal kalau kita berpangku tangan tidak peduli dengan kondisi tersebut.

Di titik ini, urgensi kekuatan logika mengimbangi logika kekuatan. Kekuatan logika memiliki arti koherensi nalar dan keajegan antara pikiran dengan tindakan. Sementara logika kekuatan mengandalkan nalar bengkok untuk memperdaya pihak lain demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Sialnya, hiruk-pikuk kampanye Pilpres sekarang belum menyentuh ihwal politik nilai seperti yang digariskan Rahman Tolleng. Kandidat presiden dan wakil presiden semuanya dangkal lebih mempertontonkan kampanye bernuansa“spin doctor”sekadar mencuri simpati publik kelas bawah.

Baca Juga: Menjemput Takdir ala Yusep Sudrajat, Sosoknya Tetap Tegas dan Lugas di Dunia Politik

Padahal tantangan ke depan jauh lebih berat. Jika kita belajar dari negara Chili justru perubahan datang dari kelas menengah. Statistik angka-angka pertumbuhan ekonomi makro Chili naik dibandingkan negara-negara Amerika Latin lain. Namun tuntutan kelas menengah tidak terbendung, hampir terjadi kerusuhan sosial di Chili. Karena mereka butuh pelayanan kesehatan bermutu, transportasi publik yang nyaman, sarana-prasarana pendidikan yang baik, bukan lagi program-program bersifat karitatif.

Jadi, Capres dan Cawapres masih percaya Bansos atau uang BLT, apalagi cuma melempar bingkisan untuk rakyat miskin. Jangan kaget akan menuai gelombang perubahan.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: realitapublik.com