Baca Juga: Kabar Duka, Ayah dari Idol Kpop Minah Girl's Day Meninggal Dunia
“Keluhan yang sering kita temui di lapangan adalah tidak tepat sasaran. Ini harus kita sempurnakan. Perlu perbaikan dan update yang terus menerus terhadap data penerima, tentunya sesuai perundangan yang ada. Prinsipnya adalah transparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat. Tak boleh ada korupsi pada hak rakyat kecil seperti ini.” jelasnya.
Strategi kedua, lanjut Budisatrio adalah dengan melakukan kolaborasi dan sinergi antar program kesejahteraan sosial.
“Dibutuhkan penguatan sinergi , bahkan integrasi, antara program kesejahteraan sosial yang saat ini masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, Pemda, dan dunia usaha. Ini bisa kita lakukan dengan penggunaan Basis Data Terpadu (BDT). Kita juga akan mendorong pemberlakuan Nomor Identitas Tunggal sesuai dengan amanah UU no.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.” Budisatrio Djiwandono.
Baca Juga: Hyunsik BTOB Persiapkan Album Baru, Siap Comeback Solo Tahun Ini
Terakhir, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan perlunya ada usaha untuk mendorong kemandirian masyarakat agar pengentasan kemiskinan dapat berkelanjutan.
“Dalam solusi jangka panjang kita akan dorong kemandirian lewat pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Namun Ini juga terkait ketepatan waktu atau timing pemberian bantuan sosial,'' tegasnya.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: alonesia.com
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!