Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Raperda KTR, Suhaimi, menegaskan pihaknya tetap akan menuntaskan pembahasan secepatnya. Ia menyebut tambahan waktu yang diberikan pimpinan DPRD hanya untuk penyelarasan teknis, bukan membuka ulang substansi pembahasan.
“Kalau misalnya dua hari ini selesai, ya sudah selesai. Kita masih diberikan waktu satu bulan, tapi kalau hari ini selesai ya hari ini selesai,” ujarnya seperti dikutip redaksi, Minggu, 5 Oktober 2025.
Namun, sikap berbeda datang dari Fraksi PDIP. Anggota DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak, justru menerima langsung Petisi Penolakan Pedagang se-DKI Jakarta yang diserahkan oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Perjuangan dan Komunitas Warteg Nusantara (KOWANTARA).
“Saya menyadari sebagai wakil rakyat harus responsif. Faktanya PP 28 yang menjadi dasar perda ini tidak jalan karena tak sesuai kondisi lapangan,” kata Jhonny.
Ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi pedagang dalam pembahasan di Bapemperda.
“Memang kami di DPRD punya pandangan berbeda-beda, tapi saya akan sampaikan agar Ranperda KTR ini ditinjau kembali sesuai masukan teman-teman pedagang,” tutupnya
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Roy Suryo Cs Dicekal ke Luar Negeri dan Wajib Lapor, Ini Alasan Polda Metro Jaya
Sosok Bonatua Silalahi yang Teliti Ijazah Jokowi Tapi Malah Dapat Data Sampah, Gugat UU Pemilu
Jimly Asshiddiqie Kasihan ke Dokter Tifa Hingga Beri Keuntungan Ini, Meski Akhirnya WO
Geger! Turis Muda Meninggal Dunia di Bali Diduga Keracunan Kutu Busuk