Haidar Alwi: Ada Jebakan Politik soal Wacana Darurat Militer hingga Reformasi Polri

R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menilai bahwa dua isu yang sempat mengguncang publik, darurat militer dan reformasi Polri, tidak bisa dibaca sebagai peristiwa terpisah.

Menurut Haidar Alwi, keduanya merupakan ujian kecerdasan bangsa dalam menjaga keseimbangan antara hukum, kekuasaan, dan persepsi. Indonesia bukan sedang menghadapi krisis kekuasaan, melainkan ujian rasionalitas di tengah badai opini.

“Jebakan politik tidak selalu datang dengan wajah keras. Ia sering dibungkus dengan kata-kata moral, dihias dengan istilah reformasi, dan disebarkan melalui opini yang tampak suci. Namun tujuannya satu: menggiring negara agar bereaksi sebelum berpikir. Bila pemimpin terjebak, maka keputusan yang mestinya lahir dari nalar berubah menjadi reaksi emosional yang merugikan negara,” kata Haidar Alwi.

Setelah gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025, sebagian pihak mendorong penerapan darurat militer. Situasi itu menciptakan ketegangan politik dan potensi salah langkah. Presiden Prabowo Subianto tidak terburu-buru.

Ia memanggil Panglima TNI, Kepala lembaga keamanan, dan sejumlah menteri untuk memeriksa fakta lapangan. Keputusan akhirnya jelas: Indonesia tetap di bawah kendali sipil sebagaimana diatur Pasal 12 UUD 1945 dan Perppu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

“Sejarah menunjukkan, banyak pemimpin jatuh bukan karena kekurangan dukungan, tetapi karena tergoda mengambil keputusan saat pikirannya digiring ketakutan. Prabowo memilih jalan konstitusi, bukan jalan panik. Itulah bedanya pemimpin yang mencari stabilitas dengan pemimpin yang mencari pembenaran,” tegas Haidar Alwi.

Langkah itu dinilai menegaskan kedewasaan politik Prabowo. Ia menjaga ketertiban nasional tanpa menabrak hukum dan menutup ruang bagi pihak-pihak yang ingin menjadikan krisis sebagai panggung politik.

Beberapa pekan setelah isu darurat militer mereda, muncul seruan reformasi Polri. Sekilas tampak luhur, tetapi Haidar Alwi menilai pola kemunculannya serupa, dorongan moral yang berpotensi menjadi tekanan politik.

“Reformasi sejati lahir dari rancangan dan kesadaran institusional, bukan dari desakan publik yang emosional. Bila kata reformasi dipakai untuk menggiring pemerintah, maka maknanya bergeser menjadi alat delegitimasi. Padahal tujuan reformasi adalah memperkuat, bukan mengguncang,” jelas Haidar Alwi.

Menjawab isu itu, Presiden Prabowo membentuk Komite Reformasi Kepolisian Nasional dengan masa kerja enam bulan untuk menata kebijakan kelembagaan Polri. Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah lebih dulu membentuk Tim Transformasi dan Akselerasi Reformasi Polri guna memperbaiki pelayanan publik, etika, dan pengawasan internal.

Kedua langkah ini membuktikan bahwa pemerintah menempuh jalur rasional, bukan reaktif.

“Ketika Presiden dan Kapolri bergerak di koridor konstitusi, maka tekanan politik kehilangan daya. Pemerintah tidak melawan isu dengan debat, tapi dengan hasil kerja yang bisa diukur,” kata Haidar Alwi.

Menurut Haidar Alwi, jebakan politik modern selalu dimulai dengan narasi moral yang tampak benar. Isu dikemas seolah demi kepentingan rakyat, lalu digiring menjadi tekanan agar pemerintah tergesa-gesa.

Setelah itu, setiap langkah pemerintah dipelintir menjadi kesalahan.

“Jika Presiden cepat bertindak, mereka menuduh otoriter. Jika Presiden menunggu prosedur, mereka menuduh lamban. Tujuannya bukan mencari solusi, melainkan menciptakan keraguan publik terhadap negara. Inilah bentuk baru dari politik tekanan yang menggerus kepercayaan,” kata Haidar Alwi.

Keputusan Prabowo menjawabnya dengan desain kebijakan adalah bentuk kecerdasan politik tingkat tinggi. Pemerintah tidak menolak kritik, tetapi menjadikannya bahan reformasi yang terukur. Dalam pola seperti ini, kekuatan tidak diukur dari respons emosional, melainkan dari konsistensi menjalankan hukum.

Pendekatan konstitusional yang diambil Presiden Prabowo menghasilkan stabilitas nyata. DPR tetap solid, aparat keamanan terkoordinasi, dan Polri mendapat ruang aman untuk memperbaiki diri tanpa intervensi opini. Masyarakat melihat bukti, bukan wacana.

“Pemerintahan yang kuat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling jernih langkahnya. Prabowo dan Kapolri telah menunjukkan sinergi itu: menegakkan hukum tanpa kehilangan empati, memperkuat aparat tanpa menekan demokrasi,” tegas Haidar Alwi.

Keseimbangan antara ketegasan dan rasionalitas inilah yang membuat pemerintahan Prabowo mampu melewati tekanan politik tanpa kehilangan legitimasi.

Haidar Alwi mengingatkan bahwa kekuatan terbesar negara terletak pada rakyat yang mampu berpikir jernih. Menurutnya, rakyat yang kritis namun adil akan menjadi tembok terakhir dari manipulasi politik.

“Kita boleh kecewa, tapi jangan kehilangan arah. Boleh berbeda pendapat, tapi jangan kehilangan rasa hormat. Demokrasi hanya akan bertahan bila rakyatnya sabar dan rasional. Ketika masyarakat tidak mudah diprovokasi, maka konstitusi bekerja sebagaimana mestinya,” kata Haidar Alwi.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo akan berbeda dengan yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia mengaku mempermasalahkan adanya tim reformasi besutan Kapolri itu. Sebab, kata dia, semangat Presiden dengan Kapolri sama-sama untuk membenahi Polri.

“Iya kan semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal Kepolisian juga menginisiasi ya kita apresiasi dengan membentuk tim reformasi,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.

Politikus Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa Mahfud MD siap bergabung dengan tim reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui apakah nantinya Mahfud MD akan menjadi ketua atau anggota dari tim reformasi Polri.

“Insyaallah, insyaallah (Mahfud masuk tim). Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan menjadi ketua, tapi alhamdulillah beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung," ungkap Pras.

Selain Mahfud, politikus Gerindra ini menyebut komite itu juga akan diisi oleh mantan Kapolri. Meski demikian, ia belum menyebutkan identitas sosok itu.

Ia meminta publik untuk menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari luar negeri untuk mengumumkan perihal Komite Reformasi Polri.

"Kalau dari Istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden berkenaan dengan Komite Reformasi Kepolisian," jelas dia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo akan berbeda dengan yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia mengaku mempermasalahkan adanya tim reformasi besutan Kapolri itu. Sebab, kata dia, semangat Presiden dengan Kapolri sama-sama untuk membenahi Polri.

“Iya kan semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal Kepolisian juga menginisiasi ya kita apresiasi dengan membentuk tim reformasi,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.

Politikus Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa Mahfud MD siap bergabung dengan tim reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui apakah nantinya Mahfud MD akan menjadi ketua atau anggota dari tim reformasi Polri.

“Insyaallah, insyaallah (Mahfud masuk tim). Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan menjadi ketua, tapi alhamdulillah beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung," ungkap Pras.

Selain Mahfud, politikus Gerindra ini menyebut komite itu juga akan diisi oleh mantan Kapolri. Meski demikian, ia belum menyebutkan identitas sosok itu.

Ia meminta publik untuk menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari luar negeri untuk mengumumkan perihal Komite Reformasi Polri.

"Kalau dari Istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden berkenaan dengan Komite Reformasi Kepolisian," jelas dia.

Sumber: disway

Foto: Pendiri Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi, menyebut ada nuansa politik dari wacana Darurat Militer hingga desakan Reformasi Polri-Istimewa-