Soal Utang Kereta Cepat Whoosh, Jokowi Disebut Tak Dengarkan Nasihat Ignasius Jonan

NARASIBARU.COM - Analis kebijakan publik dari Public Policy Interest Group, Agus Pambagio buka suara terkait menumpuknya utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh.

Agus mengungkapkan sebenarnya dirinya sudah memperingatkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melakukan tender dengan pihak China.

Pasalnya, proyek ini dinilai terlalu mahal dalam pembiayaannya.

Tak cuma Agus, Menteri Perhubungan (Menhub) era Jokowi jilid pertama, Ignasius Jonan, juga sudah memperingatkan Jokowi untuk tidak menyetujui proyek Whoosh.

Namun, Agus mengatakan Jokowi tidak menggubris wanti-wanti tersebut dan tetap ingin membangun proyek Whoosh.

"Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dengan Pak Jonan. Jadi kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke Istana."

"Saya sudah menjelaskan bahwa ini mahal sekali, nggak bakalan bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot, bisa (dibiayai), ya sudah. Lalu saya tanya ini ide siapa sih pak? (Jokowi menjawab) 'ini ide saya'," kata Agus dikutip dari YouTube Nusantara TV, Selasa (14/10/2025).

Menkeu Purbaya Sebut Bank Himbara Ketagihan Kucuran Dana Pemerintah

Menkeu Purbaya Sebut Bank Himbara Ketagihan Kucuran Dana Pemerintah

Agus lalu menjelaskan awal mula kerjasama pembangunan KCJB Whoosh sebenarnya akan dilakukan dengan pihak Jepang dengan sistem utang dan bunga 0,01 persen.

Namun, tiba-tiba tender pun berubah dan langsung beralih ke pihak China meski secara bunga utang lebih tinggi yakni mencapai 2 persen.

"Ini kan dulunya (kerjasama proyek) dengan Jepang pakai loan, bunga 0,01 persen. Ketika dinaikkan (bunga) 1,5 persen saja, sudah teriak semua karena tidak bisa bayar ketika itu."

"Waktu itu yang membuat analisisnya dari UGM dan UI. Lalu tiba-tiba diambil Pak Jokowi, dikasih China, yang bantu itu dari ITB. Hitung-hitungan keuangannya langsung berubah," katanya.

Dalam pembangunan mega proyek ini, Agus mengatakan ketua konsorsiumnya adalah perusahaan pelat merah, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.,

Namun, sambungnya, karena tidak mampu dalam pembiayaannya, proyek ini kemudian diketuai langsung oleh PT KAI.

Agus lantas heran ketika PT KAI menjadi ketua konsorsium proyek Whoosh ini. Padahal, menurutnya, PT KAI tidak bakal mampu untuk membayar pembiayaan yang bersifat utang pada proyek tersebut.

Lalu, Agus mengatakan dari beberapa pihak yang dirinya konfirmasi, ternyata pembiayaan serta pembayaran utang proyek Whoosh dilakukan oleh pemerintah.

"Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang dari Kereta Api (PT KAI) tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, 'oh nggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah."

"Saya nggak tahu (pembayaran) dari pemerintah, maksudnya lewat APBN atau apa. Jadi Kereta Api ternyata cuma kasir saja," tuturnya.

Faktanya, kata Agus, pembayaran utang Whoosh ini tidak ditanggung oleh pemerintah.

Dia pun setuju dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut pemerintah enggan untuk membayar utang Whoosh karena proyek tersebut sudah di bawah tanggungan dari superholding, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Sekarang kalau keributan kayak gini, saya setuju dengan Menteri Keuangan yang itu urusannya Danantara karena PT Kereta Api kan sudah diambil alih dan di bawah Danantara," tegasnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadwewa sudah menegaskan menolak pembayaran utang Whoosh dengan menggunakan APBN.

Dia mengungkapkan utang tersebut kini menjadi tanggungan dari Danantara selaku yang menaungi proyek itu.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih," katanya saat Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (10/10/2025).

Purbaya juga menegaskan pemerintah enggan untuk terus menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi.

Dia turut mengingatkan agar pengelolaan antara sektor swasta dan pemerintah tidak tumpang tindih.

Ia mengatakan pembiayaan proyek kerjasama pemerintah dan swasta sepeti Whoosh harus jelas terkait porsi dari masing-masing pihak.

"Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka," tegasnya.

Utang Sekaligus Bunga Whoosh

Dikutip dari Kompas.com, investasi pembangunan Whoosh mencapai 7,27 miliar dollar AS atau Rp120,38 triliun.

Namun, dari seluruh investasi itu, total sebesar 75 persen dibiayai melalui utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga tiap tahunnya sebesar 2 persen.

Dari segi pembayaran utang, skema yang disepakati yaitu tetapnya besaran bunga yang disepakati selama 40 tahun pertama.

Pada pertengahan pembangunan, turut terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dolar AS. Pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pun menarik utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi yakni sebesar 3 persen.

Adapun separuh utang untuk membiayai cost overrun itu berasal dari tambahan pinjaman CDB. Sementara sisanya dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China.

Direktur Utama (Dirut) PT KAI kala itu, Didiek Haryanto mengatakan besaran bunga utang pembangunan Whoosh dari CBD terbagi menjadi dua tergantung pada denominasi utang.

Total utang 542,7 juta dollar AS diberikan dalam denominasi dollar AS sebesar 325,6 juta dollar AS (Rp 5,04 triliun) bunganya 3,2 persen dan sisanya sebesar 217 juta dollar AS (Rp 3,36 triliun) diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen. 

"Tingkat suku bunga flat selama tenor 45 tahun. Untuk loan (denominasi) dollar AS 3,2 persen, untuk loan dalam RMB 3,1 persen," ujarnya

Didiek mengatakan, utang dari CBD ini digunakan untuk menutupi porsi cost overrun KCJB yang ditanggung oleh konsorsium Indonesia sebesar 75 persen dan 25 persen sisanya akan dipenuhi dari PMN yang bersumber dari APBN Indonesia. 

"Pinjaman dari CDB merupakan pendanaan cost overrun dari pinjaman porsi konsorsium Indonesia 542,7 juta dollar AS. Untuk porsi equity porsi konsorsium Indoensia telah dipenuhi dari PMN," tuturnya

Sumber: Tribunnews