Bom Waktu Kereta Cepat Whoosh, Jokowi Ditagih Tanggung Jawab Utang Rp118 T dan Rugi Triliunan

Menurut Ubedilah, kebijakan Jokowi di masa lalu menjadi pangkal dari masalah yang kini membelit proyek strategis nasional tersebut. Ia menilai, keputusan untuk merealisasikan proyek ini dan memilih Tiongkok sebagai mitra adalah murni kebijakan dari kepala negara saat itu.

"Saya kira kalau saya boleh katakan, ya Joko Widodo (yang harus tanggung jawab)," kata Ubedilah dalam siniar Forum Keadilan TV pada Senin (13/10/2025).

Ubedilah menegaskan bahwa tanggung jawab itu melekat pada Jokowi karena perannya sebagai pengambil keputusan tertinggi yang membuat proyek Kereta Cepat Whoosh menjadi nyata.

"Karena (Jokowi) mengubah tadinya dengan Jepang daripada dengan China, dan saat itu presidennya adalah Joko Widodo," ucapnya.

Persoalan ini kembali menjadi sorotan publik setelah utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak hingga mencapai Rp118 triliun.

Ironisnya, setelah resmi beroperasi, kereta super cepat ini justru terus menelan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp4,1 triliun per tahun.

Ubedilah mengaku sejak awal sudah menentang proyek ini karena dianggap sebagai sebuah bisnis yang tidak masuk akal dan bukan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat.

"Waktu itu saya termasuk yang menolak, ini bukan skala prioritas," katanya.

Kekhawatiran Ubedilah kini terbukti. Ia bahkan memproyeksikan kerugian Kereta Cepat Whoosh akan terus membengkak di masa mendatang, melebihi angka-angka yang sudah diprediksi sebelumnya.

"Nanti di semester pertama ini, tahun 2025, itu sudah rugi sekitar Rp1,6 triliun," ujar dia.

Dengan kondisi keuangan yang terus merugi triliunan rupiah setiap tahun, pertanyaan besar pun muncul, bagaimana Indonesia bisa melunasi utang sebesar Rp118 triliun? Ubedilah menyebut situasi ini tak ubahnya bom waktu yang siap meledak kapan saja.

"Ini menjadi bom waktu seperti yang disampaikan oleh kepala dari kereta cepat itu," katanya.