Amnesty Internasional Kritik Keras Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Amerika Serikat mendapat kritik tajam dari Amnesty Internasional. Organisasi HAM global ini menilai langkah pemerintah Indonesia berpotensi merusak tatanan hukum internasional dan mencederai komitmen negara terhadap nilai-nilai universal.

Pertanyaan atas Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti ketidakkonsistenan kebijakan luar negeri Indonesia. Kritik ini terutama menyoroti posisi Indonesia yang saat ini memimpin Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Bagaimana Indonesia efektif memimpin Dewan HAM jika membebek ke Trump yang lagi menyerang sistem internasional PBB? Board of Peace itu bagian dari meningkatnya serangan Trump ke PBB, lembaga keadilan internasional dan norma-norma universal," tegas Usman Hamid dalam keterangan tertulisnya.

Dampak terhadap Sistem Hukum Internasional

Usman Hamid menjelaskan bahwa inisiatif Dewan Perdamaian atas nama Trump dinilai sebagai serangan terhadap hukum internasional. Langkah ini dianggap melemahkan jaminan pengakuan universal hak asasi manusia, termasuk yang dijalankan melalui Dewan HAM PBB.

Keputusan Indonesia bergabung dinilai sebagai tamparan bagi upaya puluhan tahun memperkuat sistem global melalui kepatuhan pada nilai-nilai universal dan kesetaraan antarnegara. Alih-alih memperbaiki sistem, Indonesia dianggap ikut merusak tatanan yang dibangun susah payah pasca Perang Dunia II.