Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Dampak & Analisis

Tuntutan Transparansi dan Peran DPR

Amnesty Internasional mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan di balik keputusan yang dinilai merusak sistem hukum internasional tersebut. Organisasi ini juga meminta Komisi I DPR RI untuk segera memanggil Menteri Luar Negeri untuk meminta pertanggungjawaban.

Komisi I DPR diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tetap sejalan dengan konstitusi, yang menjunjung tinggi perdamaian dunia melalui hukum internasional dan prinsip universal HAM.

Isu Palestina dan Standar Ganda

Kritik juga menyoroti konteks konflik Palestina. Amnesty menegaskan bahwa upaya perdamaian di Palestina harus melibatkan rakyat Palestina. Di tengah pembatasan bantuan kemanusiaan di Gaza, sikap Indonesia yang bergabung dengan inisiatif AS tanpa melibatkan rakyat Palestina dinilai mencerminkan standar ganda.

"Perdamaian yang dibangun dengan mengecualikan korban bukanlah perdamaian sejati. Sikap ini berpotensi ikut memperkuat dan melanggengkan kejahatan serius terhadap kemanusiaan," pungkas Usman Hamid.

Ancaman terhadap Kredibilitas Diplomasi Indonesia

Amnesty Internasional menilai partisipasi Indonesia dalam inisiatif yang melemahkan sistem PBB berisiko menggerus kredibilitas diplomasi Indonesia di mata internasional. Penilaian ini menjadi perhatian mengingat Indonesia selama ini dikenal sebagai pendukung multilateralisme dan penegakan hukum internasional.