Sidang isbat penentuan awal Ramadhan 2026 ini berlangsung dengan melibatkan berbagai lembaga terkait, di antaranya Komisi VIII DPR RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, Badan Informasi Geospasial (BIG), perwakilan ormas Islam, pondok pesantren, serta Tim Hisab Rukyat Kemenag. Keterlibatan luas ini menegaskan bahwa proses penetapan dilakukan secara kolektif dan berbasis keilmuan.
Perbedaan dengan Penetapan Awal Ramadhan oleh Muhammadiyah
Hasil sidang isbat pemerintah ini sekaligus mengonfirmasi adanya perbedaan dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Penetapan Muhammadiyah didasarkan pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang menggunakan pendekatan astronomi global. Metode ini menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, sehingga awal bulan Hijriah tidak lagi bergantung pada visibilitas hilal di lokasi geografis tertentu.
Ajakan Menyikapi Perbedaan dengan Tasamuh
Menyikapi perbedaan ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak seluruh umat Islam untuk bersikap bijak dan tasamuh (saling menghargai). Ia menegaskan bahwa perbedaan penentuan awal Ramadhan adalah hal yang biasa terjadi selama belum ada kalender tunggal yang disepakati bersama.
"Di situlah sebagai ruang ijtihad tentu tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain, dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri," pesan Haedar Nashir melalui keterangan tertulis di laman resmi Muhammadiyah.
Artikel Terkait
GP Ansor Gelar Perayaan Imlek 2577 Kongzili, Perkuat Harmoni Kebangsaan
Viral Video Mesum di Rental PS Tabanan, Orang Tua Laporkan Penyebar ke Polisi: Kronologi Lengkap
Israel Tahan Imam Al-Aqsa Muhammad Ali Abbasi Jelang Ramadan: Dampak & Ketegangan Terkini
5 Tips Puasa Aman untuk Penderita Maag: Cegah Asam Lambung Naik di Ramadan