NARASIBARU.COM -Aparat Penegak hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung (Kejagung) harus melakukan penyelidikan terhadap perencanaan dan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh untuk menghindari persoalan tersebut tidak berkembang menjadi wacana politis yang kontraproduktif.
Menurut Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak sepatutnya dilihat secara negatif dan politis.
"Pembangunan infrastruktur transportasi strategis ini merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem mobilitas nasional, yang pada dasarnya bertujuan mempercepat konektivitas, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah," kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 19 Oktober 2025.
Hasanuddin mengatakan, penting untuk membedakan antara substansi pembangunan infrastruktur strategis dengan dugaan kelemahan dalam perencanaan dan pembiayaan proyek. Jika terdapat indikasi perencanaan keuangan yang tidak profesional, penuh intervensi, atau menyebabkan pembengkakan biaya, maka hal tersebut harus diselesaikan secara akuntabel melalui evaluasi menyeluruh dan audit investigatif yang independen.
"Untuk menghindari agar persoalan ini tidak berkembang menjadi wacana politis yang kontraproduktif, sebaiknya KPK atau Kejaksaan melakukan penyelidikan dan evaluasi mendalam terhadap aspek perencanaan dan pembiayaan proyek," terang Hasanuddin.
Langkah tersebut kata Hasanuddin sangat penting untuk memastikan transparansi, menegakkan prinsip akuntabilitas publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proyek nasional berskala besar.
Sementara itu, pemenuhan kewajiban utang dan pengelolaan finansial proyek dapat ditangani secara profesional oleh pihak pengelola, BP BUMN dan Danantara sebagai institusi yang memiliki kapasitas serta mandat dalam menata kembali struktur keuangan proyek strategis negara.
"Kritik terhadap aspek tata kelola keuangan tidak boleh mengaburkan nilai strategis proyek ini bagi masa depan transportasi Indonesia," tutur Hasanuddin.
Hasanuddin menilai, kereta cepat Whoosh tetap merupakan pencapaian besar yang dapat menjadi tonggak kemajuan teknologi dan transportasi nasional, asalkan ke depan dikelola dengan profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
"Dengan demikian, sikap yang proporsional dan konstruktif sangat dibutuhkan, agar proyek ini tidak terjebak dalam pusaran politisasi, melainkan menjadi simbol kemajuan dan pembelajaran menuju tata kelola pembangunan nasional yang lebih baik," pungkas Hasanuddin.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Luhut Sebut Proyek Kereta Cepat Busuk Sejak Awal, Said Didu: Ada yang Mulai Buang Badan
Gerakan Menyerang NU Dinilai Sistemik dan Terkoodinir
KPK Tak Usah Tunggu Laporan Jika Serius Selidiki Kasus Whoosh
Indro Tjahyono: Gibran Harusnya Sudah Dimakzulkan, Ijazah SD dan Usia di Bawah 40 Tak Penuhi Syarat Konstitusi