Menurut Ujang, perbedaan cara penanganan dalam kasus tersebut menyiratkan adanya keberpihakan aparat negara. Dalam hal ini Pemprov Jabar yang berpihak kepada pihak-pihak tertentu.
"Mengistimewakan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak lawan politik," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Ditambahkan Ujang, peristiwa semacam itu harusnya tidak terjadi. Semua bakal capres yang akan melangsungkan atau menghadiri acara maupun agenda politik harus diberikan perlakuan yang sama.
"Mau capres Anies atau bukan, ketika mereka bukan dari kelompoknya ya harus diberikan fasilitas yang sama, diberikan kesempatan yang sama untuk bisa menjaga keadilan di republik ini," tegasnya.
Sebelumnya, acara diskusi bareng Anies Baswedan gagal digelar di dalam GIM, Minggu (8/10). Pembatalan dilakukan mendadak oleh pengelola GIM secara lisan pada Sabtu malam (7/10) sekitar pukul 23.00 WIB.
Acara diskusi pun tetap digelar dengan menggunakan halaman GIM.
Sumber: RMOL
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Prof Henri Balik Badan Kritik Jokowi: Anaknya Belum Siap, Direkayasa Dipaksakan jadi Wapres
Saut Situmorang: Luhut jadi Dewa Penyelesaian Kebusukan Whoosh
Ekonom Deteksi Rencana Jahat di Proyek Whoosh Bengkak 1,2 Miliar USD
Prabowo Tegaskan Whoosh Tidak Bermasalah, Negara Sanggup Bayar