NARASIBARU.COM - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara kembali mengguncang publik.
Ketua Umum DPP Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB), Erick Sitompul, angkat bicara dan mendesak KPK bertindak tegas, transparan, serta menyelidiki seluruh pihak yang diduga terlibat—termasuk Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Dalam OTT yang dilakukan pekan ini, lima orang pejabat dari Dinas PUPR Sumut dan dua petinggi kontraktor ditangkap, termasuk Kepala Dinas PUPR, Topan Opaja Ginting.
Namun di balik operasi ini, muncul desakan publik yang semakin lantang agar KPK tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.
“KPK jangan cuma berani tangkap anak buahnya saja, tapi harus berani juga periksa Bobby kalau memang ada indikasi keterlibatan. Jangan takut karena dia menantu siapa. Rakyat muak!” tegas Erick Sitompul dalam pernyataannya kepada media, Rabu (2/7).
Erick mengaku geram melihat berbagai kejanggalan dalam proses tender proyek serta kedekatan Bobby dengan beberapa tersangka.
Ia menyebut, banyak suara publik—baik dari Sumut maupun Jakarta—yang mencurigai adanya peran lebih besar dari sekadar pelaksana teknis di balik kasus suap ini.
“Warga Sumut berhak tahu kebenaran. Jangan biarkan spekulasi liar berlarut-larut. Kalau Bobby memang tak bersalah, buktikan lewat pemeriksaan terbuka. Kalau bersalah, jangan lindungi!” tambahnya.
Menurut Erick, kepercayaan masyarakat terhadap KPK sudah sangat rendah dalam lima tahun terakhir.
Ia menilai KPK kehilangan taji dalam pemberantasan korupsi dan kerap terjebak dalam permainan politik kekuasaan.
“Kalau sekarang KPK tidak berani bertindak, jangan salahkan rakyat kalau makin apatis dan menganggap KPK sudah mati suri,” ujarnya tajam.
Sebagai warga asal Sumatera Utara yang telah puluhan tahun bermukim di Jakarta, Erick menyatakan rasa muaknya terhadap siklus korupsi yang terus berulang di tanah kelahirannya.
“Gubernur Sumut sudah dua kali masuk bui karena KPK, Wali Kota juga kena. Mau hattrick? Kalau ini terjadi lagi, benar-benar keterlaluan dan mempermalukan Sumut di mata nasional!” tukasnya.
Erick juga mengapresiasi semangat Presiden Prabowo dan Kejaksaan Agung yang kini getol memberantas korupsi.
Namun ia menyindir para pejabat pusat dan daerah yang justru masih asyik main proyek dan lupa diri.
“Pak Prabowo sudah ingatkan, mau anak siapa, partai mana, kalau korupsi akan digilas. Tapi rupanya masih banyak pejabat dan pengusaha hitam yang belum kapok. Mental kolonial!” ujarnya pedas.
Sebagai penutup, Erick memberi pesan keras: “Kalau mau kaya raya, jangan jadi pejabat! Jadi pengusaha aja. Negara ini penuh peluang. Tapi jangan jadi koruptor berseragam negara. Malu sama rakyat!”
KPK Dicap 'Takut' Kekuasaan Jika Urung Periksa Bobby Nasution Menantu Jokowi, MAKI Siap Ajukan Gugatan!
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menegaskan pihaknya akan mengajukan gugatan praperadilan bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segera memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution.
Boyamin mendesak KPK untuk memeriksa Bobby sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan jalan di Sumut.
“Kalau tidak dipanggil dalam waktu dua Minggu, KPK akan saya gugat praperadilan karena dia saya anggap sudah berlaku tidak adil,” kata Boyamin saat dihubungi, Senin (30/6/2025).
Pasalnya, Boyamin menilai kasus tersebut menjerat Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Topan Ginting sehingga Bobby sebagai atasannya juga harus dimintai keterangan.
Selain itu, pemeriksaan Bobby sebagai saksi oleh penyidik KPK juga dinilai akan meningkatkan citra lembaga antirasuah di tengah masyarakat.
“Kalau gak memanggil Bobby, semakin terpuruk citranya karena dianggap takut dengan kekuasaan. Maka, untuk memperbaiki citra harus memanggil Bobby, itu harus dilakukan segera demi citra positif KPK,” tegas Boyamin.
Menurut dia, pengembangan perkara juga perlu dilakukan penyidik mengingat Bobby diduga punya hubungan dekat dengan Topan.
“Topan ini sepemahaman saya orang dekat Bobby sejak zaman kampanye 2020 kampanye Wali Kota. Dia diduga melompat langsung jadi Kepala Dinas PUPR karena jadi Tim Sukses,” ujar Boyamin.
Untuk itu, dia menilai KPK juga harus mendalami proyek-proyek yang dijalankan Pemerintah Kota Medan saat memeriksa Bobby sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.
“Itu harus didalami proyek-proyek di Pemkot Medan selama empat tahun yang lalu. Untuk kepentingan itulah Bobby harus dimintai keterangan. KPK harus mengembangkan tidak hanya proyek ini tapi juga proyek yang ditangani Topan dan swastanya,” tegas Boyamin.
“Ini bisa menyasar pemerintahan sebelumnya di Pemprov Sumut kalau di-hire oleh Pemprov Sumut sebelumnya atau bisa jadi mereka dihire Pemkot Medan oleh Topan. Ini harus didalami dengan memanggil Bobby sebagai saksi,” tandas dia.
Siapa Topan Ginting? Orang Dekat Bobby Nasution Jadi Tersangka Suap Proyek Jalan Sumut
Dalam sebuah pernyataan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengaku sudah mengingatkan kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut agar jangan melakukan korupsi.
"Ini OPD (organisasi perangkat daerah) kami yang ketiga jadi tersangka dalam tindakan korupsi. Ini Pak Topan di-OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tentu kami sangat menyayangkan," ucap Bobby Nasution merujuk penangkapan dan penetapan tersangka Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting, dilansir Antara, Senin (30/6/2025).
Diketahui, Topan Ginting bernama lengkap Obaja Putra Ginting.
Ia belum lama dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumut.
Ia disebut-sebut sebagai orang dekat Bobby Nasution, lantas bagaimana sepak terjangnya:
Merangkum sejumlah laporan di media lokal di Sumut, Topan Ginting dilantik sebagai Kadis PUPR Sumut pada 24 Februari 2025 oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Muda dengan karir cemerlang, itulah jalan Topan Ginting setelah 'dekat' dengan Bobby Nasution. Karirnya melejit setelah Bobby duduk sebagai Wali Kota Medan.
Awalnya, Topan duduk sebagai Camat Medan Tuntungan, lantas ia dipromosikan Bobby Nasution sebagai Kepala Dinas PU atau Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan.
Tak sampai di situ, Topan Ginting juga pernah duduk sebagai Pelaksana tugas (Pj) Sekda Kota Medan.
Nah, ketika Bobby Nasution terplih sebagai Gubernur Sumut, ia tak lupa menarik Topan ke lingkup Pemprov Sumut.
Tak tanggung-tanggung, Topan 'diberi' jabatan yakni sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sumber: SuaraNasional
Artikel Terkait
Hasto Kristiyanto Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
Vonis Penjara Disunat MA 2,5 Tahun, Kuasa Hukum: Seharusnya Setnov Bebas
KPK Beri Sinyal Dugaan Keterlibatan Eks Menhub Budi Karya di Korupsi DJKA, Kapan Diperiksa Lagi?
Siapa Pemilik Pistol Jenis Beretta Lengkap dengan 7 Peluru di Rumah Topan Ginting?