"Kami tidak tahu, Pak. Karena semua pengangkatan langsung oleh Menteri BUMN. Tinggal surat. Kami dilantik, kami dicopot, tidak pernah diajak negosiasi," ujar Ahok, merujuk pada kewenangan Erick Thohir selaku Menteri BUMN saat itu.
Dalam dakwaan, jaksa menyebut praktik ship chartering dan sewa Terminal BBM (TBBM) menimbulkan kerugian negara. Ahok membantah dengan menyatakan bahwa sistem digital Pertamina di eranya sangat transparan dan dapat ditelusuri secara detail.
"Saya bisa ikutin semua. Minyak ke mana, uang ke mana, sampai kapal delay berapa hari. Kalau ada yang 'kencing', saya bisa curiga," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Lebih lanjut, Ahok justru mendorong penyidik untuk mengusut perkara ini hingga ke level tertinggi jika ingin mengungkap secara tuntas. Ia menegaskan agar pemeriksaan tidak hanya berhenti pada level teknis.
"Makanya saya bilang ke Pak Jaksa, kalau mau bongkar tuntas periksa sekalian Menteri BUMN. Bahkan Presiden bila perlu," ujar Ahok, merujuk pada Joko Widodo yang menjabat presiden pada periode terkait.
Artikel Terkait
KPK Minta Noel Ebenezer Buka Suara Soal Parpol K di Sidang, Bukan di Media
Ahok Desak Jaksa Periksa Erick Thohir & Jokowi Soal Korupsi Minyak Mentah Pertamina
KPK Finalisasi Perhitungan Kerugian Negara Kasus Korupsi Kuota Haji 2024, Diduga Capai Rp1 Triliun
Noel Ebenezer Peringatkan Purbaya: Hati-hati, Bapak Akan Di-Noel-kan