Pejabat BGN Diisi Pensiunan Jenderal TNI dan Jurnalis, Pandji: Apa yang Mereka Pahami Soal Gizi?

Menurut Pandji, pendekatan berbasis efektivitas seperti militer tidak bisa diterapkan sepenuhnya dalam urusan pangan dan kesehatan.

“Pemerintah perlu ahli yang paham nutrisi, pengawasan makanan, dan risiko kontaminasi," ujarnya. 

"Efisien itu penting, tapi jangan sampai anak-anak jadi korban karena ketidaktahuan,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan turun ke lapangan terkait dengan beragam kasus menyangkut program MBG.

Dalam aksinya, mereka menyoroti sejumlah persoalan program MBG yang bermasalah diantaranya menimbulkan korban keracunan, standar kualitas yang rendah hingga risiko penyalahgunaan anggaran. Karena itu, mereka menuntut pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh program tersebut. Warta Kota/Yulianto (Warta Kota/Yulianto)

Anis mengatakan hasilnya akan diungkap ke publik setelah data didapatkan.

Namun, Anis enggan membocorkan kapan Komnas HAM akan turun ke lapangan.

Hal itu disampaikan Anis usai Konferensi Pers Penyampaian Hasil Penilaian HAM (Pilot Project) terhadap tujuh Kementerian/Lembaga Negara periode 2023 - 2024 di kantor Komnas HAM RI Jakarta, Rabu (8/10/2025).

"Terkait beragam kasus (menyangkut MBG) yang ada, nanti Komnas HAM sedang melakukan koordinasi untuk melakukan turun ke lapangan," katanya. 

"Jadi nanti akan kami sampaikan hasilnya ketika kami sudah mendapatkan data itu dari lapangan," imbuh Anis.

Anis juga menanggapi pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang menyebut kasus keracunan MBG bukanlah pelanggaran HAM.

Anis mengatakan Komnas HAM telah menegaskan dalam keterangan pers sebelumnya bahwa hak pangan dan gizi adalah hak asasi manusia (HAM). 

"Komnas HAM kan sudah mengeluarkan rilis, bahwa hak pangan dan gizi itu hak asasi manusia. Sehingga dalam implementasinya tentu pemerintah penting untuk memperhatikan aspek-aspek ketersediaan pangan, akses pangan, pangan yang berkualitas, kemudian juga apabila terjadi kasus (ada) pemulihan. Jadi dimensi HAM-nya itu yang ingin kami dorong," ungkap dia.

Kasus MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah terus jadi sorotan.

Terutama munculnya sejumlah temuan siswa keracunan setelah mengkonsumsi MBG.

Data Badan Gizi Nasional (BGN) hingga 25 September 2025 terdapat 5.914 korban keracunan program MBG yang terjadi berbagai daerah.

Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 yang menargetkan 82,9 penerima mulai dari siswa SD – SMU atau sederajat.

Program ini bertujuan untuk memastikan anak Indonesia memiliki gizi yang cukup dan seimbang sebagai pondasi penting bagi tumbuh kembang anak.

Program MBG ini sesuai janji Prabowo Subianto saat kampanye calon presiden di Pilpres 2024 lalu

Sumber: Wartakota