Said Didu Ungkap Dugaan Skandal di Balik Smelter IMIP: Peresmian Bandara oleh Jokowi Tanpa Libatkan Men-ESDM

Pernyataan itu menanggapi adanya temuan tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin terkait adanya bandara di kawasan IMIP yang operasionalnya tanpa melibatkan otoritas negara. Bandara itu bahkan ramai disebut sebagai bandara ilegal di media sosial.

"Dugaan skandal di balik pembangunan smelter IMIP akan terbongkar?," kata Said Didu dalam ciutannya di akun media sosial, Selasa (25/11).

Said Didu mengatakan, setelah ditemukannya bandara yang diduga ilegal IMIP oleh Tim PKH, dirinya menduga ada skandal besar yang terjadi di IMIP.

"Setelah terbuka Bandara “ilegal” IMIP oleh tim PKH yg dipimpin oleh Jendral TNI (Purn) Sjafrie Sjamsuddin saya duga keras bhw ada skandal besar di IMIP," tandas Said Didu.

Said Didu lantas merinci tiga indikasi terjadinya skandar besar dimaksud. Tokoh yang kerap turun langsung ke lapangan menyuarakan perlawanan atas perampasan tanah rakyat itu menyebut, pada Mei 2025, Presiden Joko Widodo meminta saran Menteri ESDM yang saat itu dipimpin Sudirman Said untuk peresmian IMIP.

"Pada bulan Mei 2015, Presiden Jokowi minta saran Menteri ESDM pak Sudirman Said utk peresmian IMIP, tapi disarankan utk tdk melakukan peresmian karena masih belum clean and clear. Tapi Presiden tetap meresmikan tanpa mengajak Menteri ESDM," ungkap Said Didu.

Selain itu, di kawasan IMIP, Said Didu juga mengungkap adanya pelabuhan besar yang tergolong sangat besar. "Di lokasi tersebut juga terdapat pelabuhan bebas yg sangat besar," sebutnya.

Said Didu menduga kasus ekspor ilegal ore nikel oleh KPK sebesar 5,3 juta ton dengan nilai Rp14,5 triliun diduga kuat melalui pelabuhan tersebut. Eskpor tersebut diduga melibatkan pejabat tinggi negara yang sampai saat ini masih ditutupi.

"Saya sdh 4 kali ke IMIP baik sebelum maupun sesudah peresmian dan yg terakhir tahun 2025 jadi agak paham," tandasnya.

Sebelumnya, isu keberadaan bandara yang diduga beroperasi tanpa otoritas negara di kawasan industri Morowali mendadak menjadi perhatian publik.

Hal ini mencuat setelah Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, mengungkap sederet kejanggalan terkait Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang sudah berjalan sejak masa pemerintahan Jokowi pada 2019.

Menurut Edna, persoalan ini sesungguhnya bukan hal baru. Ia menyebutnya sebagai bagian dari rangkaian kebocoran sektor tambang yang telah lama disorot sejak Pilpres 2014.

“Kalau kita merujuk lagi 2014, Pak Prabowo waktu kampanye sudah ngomong bocor, bocor, bocor. Nah, salah satu yang dinilai banyak kebocoran itu tambang ilegal,” ujar Edna dalam Channel Youtube Forum Keadilan TV, dikutip pada Selasa (25/11/2025).

Ia menjelaskan, belakangan Presiden Prabowo Subianto memang meminta TNI melakukan latihan di sejumlah wilayah yang dekat dengan lokasi tambang ilegal, seperti Bangka Belitung dan Morowali.

Namun, temuan yang muncul di Morowali disebut jauh lebih mencengangkan. “Morowali itu kan luas banget. 4.000 hektare kawasan industri itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia," Edna menuturkan.

"Yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya aparat keamanan saja tuh nggak bisa masuk,” ungkapnya.

Edna menambahkan, keterangan serupa juga disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau latihan TNI di kawasan tersebut.

“Ini yang disampaikan Menhan Pak Sjafrie. Di situ tidak ada bea cukai dan imigrasi. Dan beliau bilang, nggak boleh ada negara di dalam negara,” kata Edna menirukan pernyataan Menhan.

Ia menjelaskan, latihan TNI di Morowali merupakan bagian dari latihan Komando Gabungan (Kogab) dengan skenario perebutan pangkalan udara.

Namun fokus Edna justru pada pesan yang disampaikan Menhan, yang dinilainya sangat tegas dan tidak bisa dianggap remeh.

“Untuk jabatan menteri itu pernyataan yang teramat jelas. Beliau juga ngomong bahwa kita harus berdaulat, ini harta kita, kita harus menjaganya. Tambang ini harus untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kita harus tahu barang yang keluar masuk,” terangnya.

Edna turut menyoroti fakta bahwa bandara milik IMIP sudah beroperasi sejak diresmikan Jokowi pada 2019.

“Artinya sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak ada aparatur negara di situ. Itu yang kita pertanyakan,” tegasnya.

Ia mendorong masyarakat ikut mengawal perkembangan berikutnya, terutama setelah Menhan menyatakan akan melaporkan temuannya kepada Presiden Prabowo.

“Kita lihat tindakannya seperti apa. Harapannya harus ada orang bea cukai yang ditaruh di situ, harus ada orang imigrasi juga. Minimal itu. Belum lagi airnav. Ini kan urusan safety juga. Masa pesawat mondar-mandir di situ kita nggak tahu? Ini soal regulasi udara juga,” tandasnya.

Lebih jauh, ia menilai perlu ada kejelasan mengenai siapa pihak yang pertama kali mengeluarkan izin bandara tersebut.

Edna bilang, sorotan ini membuka kemungkinan adanya pelanggaran yang berjalan bertahun-tahun tanpa intervensi negara.

“Itu terjadi sejak 2019. IMIP-nya sendiri ada sejak 2010, tapi memang kemudian dikembangkan zaman Jokowi,” kuncinya.

Sumber: fajar