Mahfud MD Cium Ada Pidana Korupsi di Proyek Kereta Cepat Whoosh, Minta Prabowo-Purbaya Selesaikan

Sebab awalnya, tambah Mahfud, proyek kereta cepat ini direncanakan dalam perjanjian G2G, atau government to government, dengan pemerintah Jepang, lalu tiba-tiba berubah menjadi B2B atau business to business antara BUMN Indonesia dengan perusahaan Cina.

Bahkan kata Mahfud, saat itu Presiden Jokowi tidak mau mendengar saran dan peringatan dari Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan.

Dimana katanya,, Ignatius Jonan merasa proyek itu tidak visible dan tidak menguntungkan Indonesia.

Namun menurut Mahfud, peringatan Jonan diabaikan Jokowi dan bahkan Jokowi memecat Jonan dari jabatan Menhub.

"Pada awalnya proyek Whoosh ini direncanakan dalam perjanjian G2G, atau government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia," kata Mahfud dalam channel YouTube Mahfud MD Official miliknya yang tayang, Selasa (14/10?2025) malam.

Di mana katanya berdasarkan hitungan ahli dari UI dan UGM, disepakati bahwa proyek Whoosh bisa dibangun dengan bunga 0,1 persen dengan Jepang. 

"Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah Indonesia dibatalkan. Lalu di pindah ke Cina, dengan bunga 2 persen. Dengan overun pembengkakan kemudian menjadi 3,4 persen . Yang terjadi itu. Nah, akhirnya sekarang kita gak mampu bayar," papar Mahfud.

Mahfud menjelaskan ketika kerja sama pengerjaan proyek kereta cepat dipindah dari Jepang ke Cina, Presiden Jokowi memanggil Ignatius Jonan yang menjabat Menhub.

Kepada Jokowi, Jonan menyatakan tidak setuju dengan megaproyek itu bersama Cina.

Jonan, kata Mahfud mengatakan ke Presiden Jokowi bahwa perjanjian atau kesepakatan dengan Cina tidak visible atau tidak bisa dilihat keuntungannya.

"Pak, ini tidak visible, kata Pak Jonan ke Jokowi. Tapi malahan Pak Jonannya yang dipecat, digantikan. Sesudah itu dia (Presiden Jokowi-Red) memanggil ahli namanya Agus Pambagio," ujar Mahfud.

Agus Pambagio beber Mafud, diminta Jokowi memberikan saran soal rencana proyek kereta cepat Whoosh yang pembiayaannya bekerja sama dengan Cina.

"Presiden manggil nih. Sesudah mecat Jonatan, dia panggil dan tanya ke Agus Pambagio. 'Pak Agus, gimana ini Pak?' Agus jawab Ini tidak visibel, akan rugi negara, menurut Agus," beber Mahfud.

Mahfud mengatakan bahkan Agus Pambagio sempat menanyakan ke Presiden Jokowi, ide siapa pembangunan kereta cepat yang awalnya kerja sama dengan Jepang lalu dipindah ke Cina dengan biaya yang membesar.

"Ini atas ide siapa? Tanya Agus ke Jokowi. Kok bisa pindah dari Jepang ke Cina dan biayanya makin besar?" ujar Mahfud menirukan pertanyaan Agus Pambagio.

Lalu kata Mahfud, Jokowi menjawab bahwa itu adalah ide Jokowi sendiri.

"Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri gitu," papar Mahfud.

Mendengar hal itu menurut Mahfud, Agus Pambagio menjawab karena ini ide Presiden dan sudah mau dijadikan kebijakan, maka ia tidak bisa berbuat apa-apa.

"Karena ide Presiden sendiri dan mau dijadikan kebijakan, maka Agus mengaku tidak bisa berbuat apa-apa," kata Mafud.

"Dan pergi si Agus. Ternyata sekarang benar gak mampu bayar utangnya," ujar Mahfud.

Utang Whoosh Mencuat

Sebelumnya besaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh senilai Rp 116 triliun kembali mencuat.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya memastikan, beban utang kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menegaskan, tanggung jawab pembayaran berada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), lembaga yang kini mengelola KCIC bersama sejumlah BUMN strategis.

“Kan KCIC di bawah Danantara ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi,” ujar Purbaya, Jumat (10/10/2025).

Menurut Purbaya pengelolaan BUMN di bawah Danantara seharusnya membuat perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi bergantung penuh pada intervensi pemerintah dan APBN.

Sebab katanya kini dividen BUMN tidak lagi masuk ke kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP), melainkan dikelola langsung oleh Danantara.

Karena itu, tanggung jawab penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga berada di tangan lembaga tersebut. 

Seperti diketahui proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dibangun pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023.

Total nilai investasinya mencapai 7,27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 118,37 triliun dengan kurs Rp 16.283 per dollar AS.

Nilai tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS.

Sekitar 75 persen pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya berasal dari ekuitas konsorsium KCIC.

Kereta Cepat ini bisa melaju hingga 350 km/jam yang menjadikannya kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara (ASEAN). Dengan kecepatan itu Kereta Cepat Whoosh bisa menghubungkan Jakarta (Halim)-Bandung (Tegalluar) dengan waktu kurang dari sejam.

"Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara," ungkap Jokowi saat meresmikan proyek Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Namun dengan nilai investasi yang sebesar itu, proyek ini kini menghadapi tekanan besar. 

Pendapatan tiket belum cukup untuk menutup biaya bunga, cicilan pinjaman, dan biaya operasional harian.

Hal itu membuat restrukturisasi menjadi langkah penting agar proyek tetap berlanjut tanpa membebani keuangan negara.

Agus Pambagio Buka Suara

Analis kebijakan publik dari Public Policy Interest Group, Agus Pambagio menjelaskan terkait menumpuknya utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh.

Menurut Agus dirinya sudah memperingatkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melakukan tender dengan pihak China, karena proyek ini dinilai terlalu mahal dalam pembiayaannya.

Agus mengatakan tidak hanya dirinya yang memperingatjan Jokowi, tetapi juga Menteri Perhubungan (Menhub) saat itu yakni Ignasius Jonan.

Namun, kata Agus, Jokowi mengabaikan saran dan peringatan dirinya bersama Jonan.

"Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dengan Pak Jonan. Jadi kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke Istana," kata Agus dikutip dari YouTube Nusantara TV, Selasa (14/10/2025).

"Saya sudah menjelaskan bahwa ini mahal sekali, nggak bakalan bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot, bisa (dibiayai), ya sudah. Lalu saya tanya ini ide siapa sih pak? (Jokowi menjawab) 'ini ide saya'," kata Agus.

Agus lalu menjelaskan awal mula kerjasama pembangunan KCJB Whoosh sebenarnya akan dilakukan dengan pihak Jepang dengan sistem utang dan bunga 0,01 persen.

 Namun, tiba-tiba tender pun berubah dan langsung beralih ke pihak China meski secara bunga utang lebih tinggi yakni mencapai 2 persen.

"Ini kan dulunya (kerjasama proyek) dengan Jepang pakai loan, bunga 0,01 persen. Ketika dinaikkan (bunga) 1,5 persen saja, sudah teriak semua karena tidak bisa bayar ketika itu," ujarnya.

Waktu itu, kata Jonan yang membuat analisisnya dari UGM dan UI.

"Lalu tiba-tiba diambil Pak Jokowi, dikasih China, yang bantu itu dari ITB. Hitung-hitungan keuangannya langsung berubah," katanya.

Dalam pembangunan mega proyek ini, Agus mengatakan ketua konsorsiumnya adalah perusahaan pelat merah, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.,

Namun, sambungnya, karena tidak mampu dalam pembiayaannya, proyek ini kemudian diketuai langsung oleh PT KAI.

Agus lantas heran ketika PT KAI menjadi ketua konsorsium proyek Whoosh ini.

Padahal, menurutnya, PT KAI tidak bakal mampu untuk membayar pembiayaan yang bersifat utang pada proyek tersebut.

Lalu, Agus mengatakan dari beberapa pihak yang dirinya konfirmasi, ternyata pembiayaan serta pembayaran utang proyek Whoosh dilakukan oleh pemerintah.

"Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang dari Kereta Api (PT KAI) tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, 'oh nggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah."

"Saya nggak tahu (pembayaran) dari pemerintah, maksudnya lewat APBN atau apa. Jadi Kereta Api ternyata cuma kasir saja," tuturnya.

 Faktanya, kata Agus, pembayaran utang Whoosh ini tidak ditanggung oleh pemerintah.

Dia pun setuju dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut pemerintah enggan untuk membayar utang Whoosh.

Karena proyek tersebut sudah di bawah tanggungan dari superholding, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Sekarang kalau keributan kayak gini, saya setuju dengan Menteri Keuangan yang itu urusannya Danantara karena PT Kereta Api kan sudah diambil alih dan di bawah Danantara," tegasnya

Sumber: Wartakota