Proyek Perbaikan Jalan Sia-sia jika Korupsi Merajalela

"APH (aparat penegak hukum) mempermainkan kasus korupsi dan komisi dan upeti dari proyek untuk pejabat tidak dihentikan," kata Benny melalui akun Twitternya, Selasa (16/5).

"Tata kelola pengadaan barang dan jasa harus benar-benar kedap korupsi. Jika tidak, semuanya ambyar," sambung Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu.

Sementara menurut mantan Sekretaris BUMN, M Said Didu, rezim Jokowi diperkirakan akan meninggalkan warisan jalan rusak sekitar 170.000 KM atau 34 persen total panjang jalan menurut data BPS 2021.

"Jika biaya perbaikan antara Rp 3-5 miliar per KM, artinya pemerintah akan datang terbebani biaya perbaikan jalan sekitar Rp 500-850 triliun," kata Said Didu.

Sumber: RMOL