Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang terdiri dari banyak partai seakan terabaikan dengan adanya instruksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada relawan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode.
Hal itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting dalam acara ‘Bola Liar’ yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat malam, 26 September 2025.
“(Instruksi) ini Artinya Jokowi berpotensi memotong jalur partai-partai koalisi. Menurut saya agak kurang etis ketika dia memotong jalur mengabaikan koalisi partai yang sudah ada,” ucap Selamat.
KIM Plus terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Demokrat ditambah PKS dan Nasdem (partai parlemen). Sedangkan partai non parlemen terdiri dari PPP, PSI, Garuda dan Prima.
Lanjut Selamat, Jokowi sama sekali tidak memperhitungkan dukungan partai-partai terutama yang berada di parlemen dan tidak menutup kemungkinan PDIP juga akan dilibatkan.
“Karena belum tentu 80 persen dukungan di parlemen (setuju Gibran jadi cawapres kembali di 2029), nah itu juga harus diperhatikan,” tegasnya.
Menurut dia, kursi cawapres Prabowo pada 2029 sangat strategis dan bakal diperebutkan banyak pihak.
Cara berpikirnya kira-kira begini, siapa yang akan menjadi wakil presidennya Prabowo ke depan, itu sama saja mendapatkan karpet merah untuk bisa menjadi presiden berikutnya,” pungkas Selamat.
Sumber: rmol
Foto: Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting. (Foto: YouTube Kompas TV)
Artikel Terkait
Kontroversi Garansi Allah BGN: Target Nol Keracunan Makan Bergizi Gratis 2026 Mungkinkah?
Trump Tolak Hukum Internasional: Hanya Ikuti Moralitas Pribadi Soal Venezuela & Greenland
Adly Fairuz Diduga Tipu Calon Taruna Akpol Rp 3,6 Miliar: Kronologi & Gugatan Terbaru
Korupsi Tambang dan Sawit Rugikan Negara Rp186,48 Triliun, Menteri Keuangan Akan Gunakan AI